Perlu Audit Teknologi Agar Bansos Corona Tepat Sasaran

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Hammam Riza menyatakan audit teknologi dibutuhkan dalam pendistribusian bantuan sosial (bansos) Covid-19 dari pemerintah.

Sebab, menurutnya audit teknologi dapat membuat distribusi bansos lebih tepat sasaran. Audit teknologi dilakukan untuk mengevaluasi infrastruktur TI dan kebutuhan sistem tersebut.

"Audit teknologi berperan penting memastikan layanan publik nasional, khususnya yang berbasis elektronik. Apalagi dalam konteks penyaluran bansos Covid-19 ini berjalan semestinya," ujar Hammam dalam acara diskusi virtual, Rabu (9/9).

Hammam menuturkan bansos Covid-19 sangat diperlukan oleh seluruh pihak yang terdampak pandemi. Dalam konteks itu, dia berkata teknologi dan informasi sangat berperan dalam pendistribusian bansos tersebut.

Kedua elemen itu dapat membantu pemerintah menyuguhkan data penerima yang akurat. Sebab, dia berkata penerima bansos harus melalui proses verifikasi dan koordinasi agar tepat sasaran.

Lebih lanjut, Hammam menuturkan pemerintah sudah membuat kebijakan Satu Data Indonesia. Dia berkata kebijakan itu bisa bermanfaat bagi penyaluran bansos yang melibatkan banyak kementerian.

"Sumber pendanaan yang berasal dari berbagai anggaran di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, serta lembaga swasta lainnya ini tentu saja harus disertai dengan pemantauan," ujarnya.

Dalam pemaparannya, Hammam menjelaskan satu data bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, hingga dapat diakses oleh pengguna data sebagai dasar perencanaan. Selain itu, satu data bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi kerja hingga mereduksi tindakan korupsi.

Di sisi lain, Hammam selaku Ketua Umum Ikatan Auditor Teknologi Indonesia berharap dapat melahirkan talenta auditor teknologi. IATI, kata dia juga haris menjadi organisasi profesi yang memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem inovasi dan daya saing nasional.

"Diharapakan IATI dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam upaya kita memberikan pelayanan publik berbasis teknologi dapat memanfaatkan seluruh sumber daya secara maksimal," ujar Hammam.

Terpisah, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif menyampaikan Indonesia sudah memiliki big data yang sangat besar. Bahkan, dia mengklaim Indonesia berada di peringkat keempat di dunia karena memiliki data kependudukan sebanyak 268.583.016 jiwa.

"Ini adalah data kependudukan kita yang sudah ada di dalam data center Kementerian Dalam Negeri," ujar Zudan.

Zudan merinci penduduk Indonesia yang sudah dewasa sudah mencapai 196 juta orang. Dari jumlah itu, sebanyak 192 juta sudah melakukan perekaman KTP elektronik.

"Jadi sampai data 30 Juni kemarin kurang 4 juta penduduk kita yang belum melakukan perekaman, sekitar 2 persen," ujarnya.

Lebih dari itu, Zudan menegaskan penduduk yang sudah memiliki KTP elektronik tidak akan memiliki data ganda. Sebab, dia menyebut NIK yang ada di KTP diberikan sejak seseorang dilahirkan.