Peretas Rusia Serang 200 Organisasi Jelang Pilpres AS

Perusahaan teknologi Microsoft menyatakan telah mendeteksi serangan siber yang menargetkan orang dan organisasi yang terlibat menjelang pemilu Amerika Serikat (AS) pada November 2020.

Dalam pantauan perusahaan juga mendeteksi serangan yang gagal terhadap orang-orang yang terkait dengan kampanye dua calon presiden, yakni Donald Trump dan Joe Biden. Microsoft mengklaim akan terus melacak dan menangkal serangan siber dalam Pilpres AS untuk mempertahankan demokrasi AS.

Dalam blog resminya, Wakil Presiden Perusahaan, Keamanan & Kepercayaan Pelanggan Microsoft Tom Burt menyampaikan ada tiga grup peretas dari tiga negara yang melakukan serangan siber dalam Pilpres AS.

Pertama, Strontium yang beroperasi dari Rusia. Strontium diketahui telah menyerang lebih dari 200 organisasi, termasuk kampanye politik, kelompok advokasi, partai, dan konsultan politik.

Kedua, Zirkonium yang beroperasi dari China. Microsoft menyebut grup itu telah menyerang orang-orang terkenal yang terkait dengan pemilu, termasuk orang-orang yang terkait dengan kampanye Joe Biden untuk Presiden dan para pemimpin terkemuka dalam komunitas urusan internasional.

Terakhir adalah Fosfor. Microsoft menyampaikan Fosfor yang beroperasi dari Iran terus menyerang akun pribadi orang-orang yang terkait dengan kampanye Donald J. Trump untuk Presiden.

Microsoft mengklaim mayoritas serangan terdeteksi dan dihentikan alat keamanan yang terpasang pada produknya. Selain itu, perusahaan telah memberi tahu secara langsung kepada mereka yang menjadi sasaran atau disusupi sehingga dapat mengambil tindakan untuk melindungi diri mereka sendiri.

Microsoft menyebut pola serangan siber dalam Pilpres AS 2020 sama dengan pola serangan pada Pilpres AS 2016. Peretas diketahui tidak hanya menargetkan kandidat dan staf kampanye, tetapi juga terhadap konsultan.

Lebih dari itu, Microsoft mengaku sengaja mengungkapkan serangan seperti ini karena yakin dunia perlu mengetahui tentang ancaman terhadap proses demokrasi. Selain itu, perusahaan percaya bahwa lebih banyak dana dibutuhkan di AS agar dapat melindungi infrastruktur pemilu dengan lebih baik.