Pilkada Dianggap Persulit Permintaan Jokowi Turunkan Corona

Kampanye Pilkada Serentak disebut bakal mempersulit rencana Presiden Joko Widodo untuk menurunkan kasus Covid-19 di sembilan provinsi dalam waktu 2 minggu.

Pasalnya, Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani meragukan warga akan patuh protokol kesehatan pada saat kampanye.

"Akhir September kita akan memulai masa kampanye Pilkada Serentak 2020 yang jaminan penerapan protokol kesehatannya diragukan, mengingat pelanggaran di masa pendaftaran kemarin," ujar Laura saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (15/9).

Laura mengatakan target Jokowi untuk turunkan kasus daalam dua minggu memang memberikan harapan pada masyarakat. Namun, menurutnya target itu harus disertai dengan dukungan pelaksanaan kebijakan PSBB dan penerapan protokol kesehatan secara tegas.

Ia mengatakan pemerintah harus memonitor PSBB dan protokol kesehatan secara seksama agar pemerintah mampu mengendalikan pandemi Covid-19.

"Langkah-langkah ini bisa memberikan hasil yang signifikan misalkan ada perubahan perilaku masyarakat secara dominan terhadap penerapan protokol kesehatan," kata Laura.

Laura mengatakan permintaan Jokowi akan sulit dilakukan apabila PSBB yang saat ini dilakukan masih sama saja dengan PSBB yang sebelumnya.

Kurang evaluasi

Selain itu, menurut Laura PSBB sebelumnya tidak dibarengi dengan pengawasan ketat dan evaluasi. Sehingga, masih banyak pelanggaran. Ujungnya kasus di DKI Jakarta dan Indonesia terus meningkat.

Laura mengatakan Jakarta adalah kunci pengendalian kasus Covid-19 di Indonesia karena Jakarta merupakan penyumbang kasus terbanyak. Secara nasional, Laura menyarankan agar pemerintah fokus menangani daerah-daerah di Pulau Jawa.

Laura mengatakan sistem surveilans melalui 3T (testing, tracing, dan treatment) harus terus ditingkatkan dengan peningkatan kapasitas testing, penyiapan ruang isolasi, dan fasilitas rumah sakit.

Di sisi lain, Laura juga mengingatkan  perilaku masyarakat harus bisa diubah pada masa pandemi ini dengan patuh terhadap protokol kesehatan. 

Laura mengatakan pemerintah akan lebih percaya diri menghadapi era new norma ketika masyarakat secara dominan mampu mengubah perilaku dengan protokol kesehatan. 

"Harapannya ketika itu terjadi, dapat menjalankan perekonomian dengan tetap mengendalikan kasus Covid-19. Sembari menunggu vaksin dan obat yang dikembangkan untuk Covid-19," kata Laura.