Nasib TikTok di AS Usai Trump Kalah Pilpres AS

Nasib TikTok di Amerika Serikat hingga saat ini masih belum jelas pasca Presiden Donald Trump kalah di Pilpres AS 2020. Presiden Donald Trump seolah melupakan TikTok yang dituduh mengancam keamanan nasional karena dimiliki China.

Pada 12 November, TikTok menghadapi tenggat waktu yang mengharuskan perusahaan dipisahkan dari perusahaan di China, ByteDance.

Tenggat waktu tersebut berasal dari perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden Donald Trump pada 14 Agustus.

Akan tetapi perintah tersebut tidak menyebutkan hukuman atau konsekuensi apa pun jika tenggat itu dilanggar. Itu menimbulkan pertanyaan baru tentang niat pemerintah terhadap TikTok yang bertumbuh cepat di Amerika Serikat dengan jumlah pengguna 100 juta.

Meskipun Trump secara tentatif menyetujui kesepakatan yang melibatkan TikTok, namun keputusan itu belum final. Oleh karena untuk mencegah batas waktu 12 November, TikTok mengajukan petisi darurat ke pengadilan banding federal pada 10 November untuk mendahului itu.

"Dalam hampir dua bulan sejak Presiden memberikan persetujuan awal atas proposal kami untuk memuaskan kekhawatiran tersebut, kami telah menawarkan solusi rinci untuk menyelesaikan kesepakatan itu," kata TikTok dalam sebuah pernyataan Selasa malam.

Perusahaan menambahkan bahwa tanpa perpanjangan tenggat waktu, TikTok tak punya pilihan selain mengajukan petisi di pengadilan untuk membela hak-hak perusahaan dan 1.500 karyawan TikTok di AS.

Perintah eksekutif pertama Trump meramalkan pembatasan pada TikTok yang akan berlaku pada bulan September dan menjadikannya ilegal untuk melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan.

Dalam menjalankan perintah itu, Departemen Perdagangan mencoba melarang TikTok dari play store AS, melarang pengunduhan aplikasi.

Pada pertengahan November, perusahaan tulang punggung internet akan dilarang membawa lalu lintas TikTok. Kedua tindakan tersebut sekarang telah diblokir sementara oleh hakim federal dalam dua tuntutan hukum terpisah yang menentang perintah tersebut.

Perintah kedua, yang menjadi target petisi TikTok pekan ini adalah mengharuskan ByteDance divestasi TikTok. Perintah tersebut menyusul penyelidikan oleh Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS), badan federal yang diketuai oleh Departemen Keuangan yang meninjau merger dan kesepakatan investasi asing untuk potensi dampak pada keamanan nasional AS.

Perintah yang mewajibkan penjualan TikTok tidak terlalu spesifik. Perintah itu mengatakan bahwa perusahaan harus divestasi paling lambat 12 November.

Tidak disebutkan seperti apa kesepakatan itu, atau apa yang harus dilakukan TikTok agar tetap beroperasi di Amerika Serikat. Selain itu, tidak disebutkan apa yang terjadi jika TikTok gagal dijual sebelum tenggat waktu.

Dilansir dari CNN, Trump secara tentatif menyetujui kesepakatan yang melibatkan TikTok, Oracle (ORCL) dan Walmart yang dimaksudkan untuk menangani klaim bahwa platform media sosial menimbulkan risiko keamanan nasional.

Dilansir dari CNBC, proposal tersebut akan membuat TikTok direorganisasi sebagai perusahaan global baru yang berkantor pusat di Amerika Serikat. Investor AS juga menguasai mayoritas kepemilikan perusahaan baru.

Gedung Putih dan Departemen Perdagangan menolak berkomentar. Departemen Kehakiman dan Keuangan tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait nasib TikTok di AS. TikTok menolak berkomentar.

Tutup mulut pemerintah juga semakin membuat nasib TikTok semakin tidak jelas. Itu bisa berarti kesepakatan yang diusulkan TikTok mungkin tidak akan selesai sampai Presiden terpilih Joe Biden menjabat.