Twitter Membangkang Perintah PM India Modi

Twitter menyatakan pihaknya tak akan patuh terhadap permintaan pemerintah India khususnya dari Perdana Menteri Narendra Modi mengenai sejumlah akun yang diduga menyebarkan informasi keliru terkait masalah petani pada negara itu.

Twitter tak ingin sepenuhnya tunduk sebab tak yakin perintah tersebut sesuai dengan hukum India. Hal itu membuat Twitter hanya menangguhkan akun dengan membatasinya di wilayah India saja, sementara tweet masih dapat dibaca dari luar negeri.

Mengutip Reuters, raksasa media sosial Amerika Serikat tersebut kini sedang berada dalam perselisihan sengit bersama pemerintahan Modi yang berkeinginan menghapus lebih dari 1.100 akun dan pos.

Menurut pemerintah India akun dan pos Twitter tersebut menyebarkan informasi yang salah tentang protes petani selama berbulan-bulan terhadap undang-undang pertanian baru di India.

Modi mengklaim beberapa akun diduga didukung musuh bebuyutan Pakistan atau dioperasikan oleh pendukung gerakan separatis Sikh.

Di samping itu pemerintah Modi mulai keras dengan mengirim Twitter pemberitahuan ketidakpatuhan pada pekan lalu. Pemerintah India juga mengancam para eksekutifnya dengan hukuman penjara hingga tujuh tahun dan perusahaan akan denda jika tidak memblokir konten itu.

Mengutip Wire, Twitter menyebutkan telah menangguhkan lebih dari 500 akun yang terlibat dalam contoh nyata manipulasi platform dan spam. Pihak Twitter juga telah mengambil tindakan terhadap ratusan akun lain yang melanggar aturannya mengenai penghasutan, kekerasan, dan pelecehan.

"Akun-akun ini terus tersedia di luar India, karena kami tidak yakin bahwa tindakan yang kami lakukan telah sesuai dengan hukum India," kata Twitter.

Selain itu pemerintah India juga meminta Twitter membatasi akses ke akun berita. Dalam salinan perintah pemerintah tertulis bila India beralasan kebebasan pers tak mendukung penyebaran informasi yang salah.

Namun Twitter mengatakan tidak mengambil tindakan terhadap akun yang dijalankan jurnalis, media berita, aktivis dan politisi.

"Untuk melakukannya, kami yakin, akan melanggar hak fundamental mereka atas kebebasan berekspresi di bawah hukum India," kata Twitter sembari menambahkan bahwa pihaknya telah memberi tahu kementerian teknologi tentang tindakannya.

Diketahui bila puluhan ribu petani telah berkemah di pinggiran New Delhi selama berbulan-bulan menuntut penarikan undang-undang pertanian baru yang menurut mereka menguntungkan pembeli swasta dengan mengorbankan para petani. Namun pemerintah mengatakan reformasi membuka peluang baru bagi petani.