Di Hadapan DPR, Menristek Curhat Nasib BRIN yang Belum Jelas

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang PS Brodjonegoro curhat soal nasib Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang belum jelas.

Menurut Bambang, BRIN tidak bisa mengintegrasikan belanja riset yang saat ini masih tidak terorganisasi dan tersebar kecil-kecil di berbagai kementerian/lembaga, karena terkendala belum adanya pengundangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang BRIN.

"Keberadaan Perpres BRIN ini menjadi strategis dan penting untuk memenuhi apa yang menjadi kegundahan bapak Presiden mengenai belanja riset yang tidak terorganisasi sama sekali dan cenderung kecil-kecil menyebar," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, mengutip Antara, Selasa (30/3).

Bambang mengatakan BRIN selama ini berjalan dengan ketiadaan dan tanpa kejelasan dasar hukum yang menaungi seluruh unit organisasi yang diperlukan guna menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, akuntabel, dan optimal.

Padahal menurut Bambang, keberadaan dan kejelasan dasar hukum pengaturan mengenai BRIN sangat strategis untuk mendukung percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, serta mengoptimalkan peran riset dan inovasi dalam pembangunan nasional.

"Bapak Presiden, dari waktu ke waktu selalu mengatakan beliau peduli dengan belanja riset yang kecil-kecil tersebar, tidak terkonsentrasi, tidak terorganisasi hingga akhirnya hanya berupa penyerapan anggaran tanpa output yang jelas, karena itu beliau berharap ada integrasi melalui BRIN untuk memperbaiki kualitas belanja riset," tutur Bambang.

Kondisi ketiadaan dasar hukum Perpres BRIN juga berdampak pada tidak efektif dan tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenristek, karena kelembagaan Kemristek dibentuk menjadi satu kesatuan dengan BRIN.

"Tentunya ketiadaan dasar hukum ini berdampak pada tidak efektif dan tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, sehingga sulit sekali bagi kami untuk mencoba memenuhi apa yang menjadi key performace index dari Kemristek/BRIN," katanya.

Dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Kemristek/BRIN saat ini hanya berpedoman pada Perpres Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi yang diundangkan pada 31 Maret 2020. Pengundangan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM. Sementara Perpres tentang BRIN belum diundangkan hingga saat ini.

Bambang menuturkan sejak April 2020 hingga saat ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk pengundangan Perpres tentang BRIN, tetapi belum berhasil.