Menakar Revolusi Jaringan 5G Kala Covid-19 untuk Warga Kota

Ia lantas menghitung kebutuhan kecepatan internet yang dibutuhkan di dalam satu rumah. Misalnya jika terdapat 4 sampai 5 orang pengguna di satu rumah, maka kecepatan internet yang biasanya 1Mbps saat ini sudah tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan mereka.

"Karena kalau pakai zoom, kecepatan [internet] harus tinggi. Kalau tidak begitu nanti akan ngelag semua," pungkasnya.

Lebih lanjut ia menuturkan jaringan 5G menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam konteks layanan internet.

Ia menjelaskan internet cepat hingga 50Mbps juga dapat dihubungkan dengan jaringan fiber optik. Namun, ia menilai jaringan infrastrukturnya dianggap sulit untuk dibuat di wilayah pedalaman.

"Sehingga akses nirkabel 5G menjadi alternatif solusi juga untuk residensial, apalagi sasarannya juga bisa mengarah untuk kebutuhan industri," ujarnya.

5G belum sasar Desa karena permintaan masih kecil

Di samping itu, Heru juga menjelaskan alasan mengapa pembangunan teknologi terbaru seperti 5G awal dibangun selaku dari wilayah perkotaan.

Ia menuturkan jika adopsi teknologi dilakukan di desa-desa, maka pembangunannya dianggap akan sangat panjang.

Untuk membangun infrastruktur nirkabel berkecepatan tinggi, harus membangun Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC) dan BTS sebagai sarana penghubung layanan nirkabel. Jadi, kata dia, jika dibangun di tengah pedalaman menjadi sebuah perjalanan panjang revolusi jaringan internet.

Infografis Wilayah perdana 5G di RI new

Lagi pula, ia menilai permintaan layanan di desa-desa tidaklah sebesar permintaan internet di kota besar.

"Bukan berarti kita mengecilkan desa-desa, tapi demainnya tidak terlalu besar. Ada demain di pedesaan, tapi mungkin saat ini masih cukup dengan jaringan 3G dan 4G," tuturnya.

Di samping itu Nonot menyarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan insentif dan kemudahan bagi para penyedia internet dan developer aplikasi lokal, untuk diberikn kemudahan dalam melakukan usaha.

"Kurangi pungutan PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) ataupun PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan bea lintasan," pungkasnya.