Alfons menilai kebocoran data pada dunia digital adalah keniscayaan dan tidak terhindarkan. Namun implementasi data kependudukan menjadi kredensial yang dilakukan oleh aplikasi Peduli Lindungi kurang peduli terhadap hal perlindungan data.
"Dengan berbekal informasi kependudukan yang bocor, maka data kesehatan sensitif siapapun bisa diakses," tuturnya.
Sehingga, menurutnya penggunaan satu ID Digital nasional sebagai pelengkap NIK dianggap perlu dipertimbangkan dengan serius oleh pemerintah karena akan sangat mempermudah proses pengamanan, pengelolaan, analisa pemanfaatan big data yang semuanya berada di bawah satu pintu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Digital ID Nasional merupakan jawaban jika pemerintah ingin memanfaatkan data kependudukan yang sudah banyak bocor ini sebagai kredensial," ujar Alfons.
Lihat Juga : |
Lebih lanjut Alfons menilai banyaknya masalah sekuriti dan ancaman kedepannya juga akan dapat diatasi dengan implementasi Digital ID Nasional.
Namun karena hal ini melibatkan multi departemen yakni Dukcapil dan Kominfo, Maka hal ini memang menjadi tantangan tersendiri karena adanya ego sektoral dan peraturan perundangan yang membatasi.
"Semoga hal ini disadari oleh pemerintah dan segera dicarikan solusinya," tutup Alfons.
(can/eks)