TikTok Latah, Ikut Facebook dan Instagram Batasi Akses di Rusia

Media sosial berbasis di China, TikTok mengklaim membatasi akses media milik pemerintah Rusia. Hal itu sejalan dengan langkah yang diambil Meta untuk membatasi konten dari media pemerintah.

TikTok anak perusahaan ByteDance membatasi akses beberapa akun media yang beroperasi di Uni Eropa, Russia Today (RT) News dan Sputnik News. Kedua media itu diduga dikendalikan oleh Pemerintah Rusia.

Seorang juru bicara TikTok pada Senin (28/2) mengatakan perusahaan telah berkoordinasi dengan Uni Eropa (UE), terkait pembatasan akses ke entitas yang terikat dengan pemerintah Rusia.

Eric Marner, juru bicara Komisi Eropa, badan eksekutif UE, mengatakan pihaknya tengah merancang bagaimana penerapan larangan secara praktis dilakukan kepada lembaga penyiaran, di tengah perang Ukraina.

Terpisah, Meta juga mengatakan membatasi akses ke RT News dan Sputnik News, mengutip permintaan dari sejumlah pemerintahan dan UE.

Langkah kedua perusahaan media sosial itu merupakan langkah baru yang dilakukan untuk mengawasi penggunaan media sosial, sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina, menurut laporan Wall Street Journal.

Dikutip SCMP, invasi ke Ukraina mendorong sejumlah perusahaan media sosial untuk mencekik layanan media sosial di Rusia.

Polandia dan negara-negara Baltik meminta perusahaan-perusahaan teknologi untuk mengambil sikap melawan Rusia. Perusahaan dipaksa menghapus konten dari media yang didukung pemerintah Rusia, RT News dan Sputnik News.

Beberapa waktu lalu TikTok sempat menjelaskan pihaknya bakal terus menyiarkan konten perang antara Rusia dan Ukraina.

Direktur Investigasi di Center for Information Resilience (CIR), sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada operasi militer, Benjamin Strick mengatakan ada banyak konten aktivitas militer Rusia yang masih bertebaran di TikTok.

Ia mengatakan rekaman video dari pasukan dan kendaraan tempur banyak dibagikan oleh masyarakat, yang diabadikan lewat smartphone pribadi.

Dengan demikian, jangan berharap TikTok bakal berhenti menyiarkan konten perang di Ukraina.

"Ada banyak data di luar sana," ucap Benjamin.