Jakarta, CNN Indonesia -- Beberapa perusahaan teknologi seperti Google, TikTok, dan Meta membatasi operasi dan penyediaan iklan di Rusia. Hal itu menyangkut invasi yang dilakukan Kremlin kepada Ukraina.
Rusia saat ini seolah diisolasi dari internet, namun sepertinya negara ini sudah melihat hal-hal seperti ini dari jauh hari sehingga diprediksi punya kekuatan untuk berdikari.
Media sosial saat ini sudah menjadi ekosistem vital di setiap negara. Baik itu untuk berkomunikasi, menjalankan bisnis, hingga sebagai bentuk demokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pakar teknologi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, mengatakan, sebetulnya pemberian sanksi dari sejumlah perusahaan teknologi berdampak pada perusahaan dan pengguna.
Dia mengatakan perusahaan teknologi yang hengkang atau membatasi operasi di Rusia tentunya juga menanggung kerugian karena tak banyak mendapatkan cuan dari pengguna di negara beruang merah itu.
"Ketika ada sanksi ada pemblokiran tentu berdampak pada perusahaan itu sendiri," ujar Heru kepada CNNIndonesia.com, lewat sambungan telepon, Kamis (10/3).
Jika diperhatikan, pengguna layanan media sosial di Rusia terbilang banyak. Menurut Heru, sebanyak 106 juta warga Rusia menggunakan Google, 63 juta penduduk menggunakan Instagram, 54 juta pengguna TikTok, 8,6 juta pengguna Facebook, dan 2,9 juta pengguna Twitter.
Bisa dibayangkan jika perusahaan itu hengkang dari Rusia dalam waktu lama, maka berapa besar kerugian yang harus ditanggung perusahaan teknologi.
Meski demikian, Heru menilai gerakan pembatasan perusahaan teknologi dari Rusia merupakan sentilan kepada pemerintah Rusia, yang nantinya bisa berdampak bola salju atau bisa menyulitkan warganya sendiri.
"Dengan dibatasi medsos ini agar rakyatnya sendiri yang marah [kepada pemerintah] karena mereka kan dibatasi," tuturnya.
Efek merajalela
Pengamat budaya dan komunikasi digital dari Universitas Indonesia Firman Kurniawan yang dihubungi terpisah menilai pembatasan atau sanksi ini bisa berdampak multidimensi.
Hal itu disebut Firman bisa merembet ke sektor ekonomi digital, krisis kehidupan sosial, terganggunya interaksi sosial hingga layanan umum.
"Hari ini semua mengandalkan aplikasi dan jaringan internet. Jadi ketika itu tidak beroperasi akan sangat terganggu," kata Firman kepada CNNIndonesia.com lewat sambungan telepon, Rabu (9/3).
Firman menilai saat ini ketergantungan masyarakat pada ekosistem digital sudah seperti kebutuhan mendapatkan listrik. Jika ada pembatasan, perlahan bisa membuat gejolak di masyarakat.
Di samping itu Heru mengatakan kalau sanksi perusahaan teknologi ini berlarut-larut, bukan tidak mungkin Rusia akan membangun ekosistem media sosial sendiri untuk mengakomodasi masyarakat Rusia yang sudah kepalang candu Google, TikTok, Meta dan Twitter.
Tetapi hal itu disebutnya tak bisa dilakukan semudah membalik telapak tangan karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Menurutnya, untuk menyiasati sanksi yang diberikan maka para pengguna pasti akan mengakali dengan menggunakan Virtual Private Network (VPN).
Dengan begitu masyarakat masih bisa tetap berkreasi meski raksasa teknologi membatasi akses di negara tersebut.
Negara Menguasai Informasi
Ikea tutup di Rusia, warga serbu Toko. (REUTERS/REUTERS PHOTOGRAPHER)
Menutup demokrasi
Firman menilai jika perang terjadi antarnegara seperti contohnya Rusia dan Ukraina, kebenaran informasi menjadi korban pertama. Apabila kebebasan bermedia sosial dibatasi, maka nantinya informasi dan berita hanya bersumber dari perangkat pemerintah saja.
"Jadi dari luar mungkin mereka akan sulit mendapatkan informasi yang berimbang sehingga tidak tahu keadaan yang sebenarnya," tutur Firman.
Menurut Heru, media sosial dirancang agar masyarakat memberi pendapat yang berbeda dari pemerintah dan orang lain. Lalu ketika saluran demokrasi ini ditutup, akhirnya penguasalah yang berkuasa menentukan informasi.
"Ketika proses masyarakat enggak bisa berbicara dibatasi, akhirnya yang menguasai komunikasi yang memiliki kuasa atas negara tersebut," ujarnya.
Siap serangan siber
Belum usai soal sanksi perusahaan teknologi, perang siber juga marak terjadi saat momentum gesekan Rusia dan Ukraina makin memanas. Heru menilai dampak serangan ini bisa berakibat fatal jika menyasar fasilitas umum di Rusia.
Meski demikian, jika Rusia sudah mempersiapkan perang siber dari jauh-jauh hari, maka serangan yang berpotensi merugikan masyarakat di Rusia akan bisa teratasi.
Dihubungi terpisah, Pakar keamanan siber dari CISSReC, Pratama Persadha, menilai, Rusia dikenal sebagai negara dengan sistem keamanan digital sangat kuat.
Terlihat dalam beberapa kesempatan, Presiden Rusia Vladimir Putin masih menggunakan Windows XP yang dimodifikasi untuk keamanan Kremlin.
Hal ini dinilai Pratama menunjukkan tim keamanan siber Rusia sudah sangat waspada pada level cukup tinggi untuk mengantisipasi perang siber.
"Rusia termasuk yang punya kewaspadaan dan standar tinggi soal keamanan siber, itu kita tidak bisa bantah," ujar Pratama kepada CNNIndonesia.com, beberapa waktu lalu.
Rusia memiliki sumber daya manusia yang melahirkan sederet figur di dunia maya, seperti Pavel Durov pembuat aplikasi Telegram, hingga kelompok hacker yang disegani dunia, yaitu geng Ransomware Conti.
Kelompok itu disebut Pratama paling disegani, karena kerap berhasil meretas sistem keamanan, dan mengunggah bukti peretasannya.
"Bahkan dalam perang Ukraina-Rusia ini, grup conti secara terang-terangan memberikan peringatan pada semua pihak yang meretas sistem milik Rusia," ujarnya.
Dengan sederet barikade yang diberikan perusahaan teknologi kepada Rusia, kini tinggal dilihat mana yang akan menang. Apakah Rusia akan bertahan dengan pembatasan, atau masyarakatnya sendiri yang menuntut 'Stop War' kepada Putin, agar candu media sosial bisa terselamatkan.
