4 Bahaya PSE Kominfo Versi Pakar Siber

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan kewenangan-kewenangan itu diperlukan demi mengungkap kejahatan. 

"Bagaimana kalau kejahatan itu dilakukan oleh perusahaannya sendiri, binomo contohnya dan DNA Robot. Aparat harus bisa masuk ke sistemnya, karena secara sistem mereka melakukan kejahatannya," ujarnya di kantor Kominfo, Selasa (19/7)

Soal penertiban konten, Semuel menyebut pihaknya memiliki sistem tata kelola untuk menanganinya.

"Kalau terkait konten, kita sudah ada tata kelolanya. Mereka [PSE] sudah tahu juga kok, kita enggak sembarangan, ada dialog," tuturnya.

Kemudian terkait kekhawatiran karena adanya diksi "ketertiban umum" yang dianggap rawan disalahgunakan, Semuel menyebut pemblokiran akan dilakukan setelah konten tersebut membuat ramai di jagat maya, dan tidak akan sembarang blokir.

"Dan itu yang salah satunya meredam adalah melakukan pemblokiran. Hal-hal yang bener-bener terjadi, bukannya kita apa-apa terus ditakedown," jelas Semuel.

"Namanya mengganggu ketertiban umum, jadi ramai, semua orang membicarakannya," tambahnya.