AS Bentuk Pertahanan Siber Penangkal Ancaman AI, Bagaimana RI?
CNN Indonesia
Jumat, 06 Okt 2023 18:30 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Ilustrasi. AS mulai mengambil langkah konkret untuk menghadapi ancaman kecerdasan buatan (AI). (Arsip Kaspersky)
Jakarta, CNN Indonesia --
Amerika Serikat sudah mulai mengambil langkah pasti untuk menghadapi ancaman kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Diprakarsai Badan Keamanan Nasional (NSA), AS membentuk pusat keamanan kecerdasan buatan yang dianggap sebagai sebuah misi penting seiring semakin meningkatnya kemampuan AI, dikembangkan, serta diintegrasikan ke dalam sistem pertahanan dan intelijen AS.
Jenderal Angkatan Darat AS Paul Nakasone mengatakan pusat keamanan AI itu akan tergabung dalam Pusat Kolaborasi Keamanan Siber NSA.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ini merupakan tempat NSA bekerja sama dengan industri swasta dan mitra internasional untuk memperkuat basis industri pertahanan AS dari ancaman musuh yang dipimpin China dan Rusia.
"Kami mempertahankan keunggulan dalam AI di Amerika Serikat saat ini. Keunggulan AI itu tidak boleh dianggap remeh," ungkap Nakasone di National Press Club, mengutip Associated Press, Selasa (3/10).
Secara khusus, Nakasone menekankan ancaman dari Beijing terkait kecanggihan AI ini.
Ketika ditanya apakah AS telah mendeteksi upaya Rusia atau China untuk memengaruhi pemilihan presiden AS tahun 2024, Nakasone mengatakan, "Kami belum melihatnya."
Dia mencatat sejumlah pemilihan umum akan berlangsung di seluruh dunia sebelum itu dan mengatakan bahwa AS akan bekerja sama dengan mitra dan sekutu untuk membantu menghalangi upaya semacam itu.
Dalam beberapa bulan terakhir, China dikabarkan telah meningkatkan operasi siber yang berfokus pada lembaga-lembaga AS dan sekutunya.
Para peneliti keamanan siber menyebut ini kemungkinan termasuk menyiapkan malware yang dirancang untuk mengganggu komunikasi militer.
AS dan Jepang juga sudah mengeluarkan peringatan bahwa hacker China menargetkan pemerintah, industri, telekomunikasi, dan entitas lain yang mendukung militer mereka.
"AI membantu kami, tetapi keputusan kami dibuat oleh manusia. Dan itu adalah perbedaan yang penting," kata Nakasone.
"Kami melihat adanya bantuan dari kecerdasan buatan. Namun pada akhirnya, keputusan akan dibuat oleh manusia dan manusia di dalamnya," imbuhnya.
Pendirian pusat keamanan AI ini menyusul studi NSA yang mengidentifikasi pengamanan model AI dari pencurian dan sabotase sebagai tantangan keamanan nasional yang besar.
Terutama, karena teknologi AI generatif muncul dengan potensi transformatif yang sangat besar baik untuk kebaikan maupun kejahatan.
Nakasone mengatakan lembaga ini akan menjadi "titik fokus NSA untuk meningkatkan wawasan intelijen asing, berkontribusi pada pengembangan pedoman praktik terbaik, prinsip-prinsip, evaluasi, metodologi, dan kerangka kerja risiko,"
Baik untuk keamanan AI maupun untuk mempromosikan pengembangan dan adopsi AI yang aman di dalam "sistem keamanan nasional dan basis industri pertahanan kita."
Dia mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan industri, laboratorium nasional, akademisi, dan Departemen Pertahanan serta mitra internasional.
Kondisi Indonesia di halaman berikutnya...
Indonesia sejauh ini belum merealisasikan langkah serupa AS, baik dalam hal aturan maupun pembentukan institusi khusus.
Dalam hal peraturan, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengakui pihaknya tak mau buru-buru membuat pelarang penggunaan AI generatif.
Pihaknya saat ini masih mencermati masalah AI ini dari berbagai segi, di antaranya soal pemanfaatan AI untuk ekonomi.
"Jadi kita coba petakan semuanya. Regulasi yang selama ini ditakuti seakan-akan akan membatasi perkembangan AI, saya kira kita belum sampai ke sana bicaranya," ujar dia, beberapa waktu lalu.
Beberapa negara seperti China tengah merancang regulasi yang secara khusus mengatur pengembangan dan pemanfaatan AI di negaranya.
Selain China, pemerintah dan pihak berwenang lainnya juga tengah berlomba untuk membuat undang-undang yang membatasi potensi penyalahgunaan teknologi ini.
Uni Eropa, misalnya, mengusulkan beberapa peraturan yang memicu protes dari perusahaan dan eksekutif di wilayah tersebut, dan Inggris melakukan sebuah tinjauan pada teknologi AI.
Nezar menyatakan Indonesia masih bersama barisan negara yang "juga ikut mencermati AI ini untuk melihat, mengkaji, dan mendorong kemajuan-kemajuan positifnya pasti dari AI, terutama bagaimana dia bisa mempercepat ataupun melakukan akselerasi ekosistem digital di Indonesia."
Kominfo saat ini tengah memetakan masalah yang mungkin muncul sebagai imbas pemanfaatan teknologi baru, mulai dari hoaks dan ketidakakuratan informasi yang nantinya diserap masyarakat.
"Jadi kecenderungan-kecenderungan seperti itu coba kita petakan, termasuk juga bagaimana penggunaan data, privasi, dan juga bias di dalam penggunaan AI, khususnya generasi AI yang menggunakan Large Language Model," tuturnya.
"Jadi kita enggak buru-buru melarang ini melarang itu, enggak. Kita coba cermati dulu perkembangannya, kita dorong aspek positifnya, kita coba mitigasi risiko-risiko negatif yang muncul dari perkembangan AI," ucapnya.
Dalam hal institusi, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto sempat mengusulkan pembentukan Angkatan Siber untuk melengkapi matra Angkatan Darat, Laut dan Udara di TNI.
Usulan ini terkait temuan pihaknya bahwa ancaman utama ke depan bukanlah serangan langsung suatu negara.
"Ancaman utama bagi Indonesia ke depan adalah pertarungan antara Amerika Serikat dengan China, yang kemudian berpengaruh ke Indonesia. Perang antara AS dan China, apakah karena Taiwan, apakah karena Laut China Selatan, apakah karena freedoom of navigation, yang kemudian berpengaruh ke Indonesia," kata Andi di Jakarta, Senin (18/9).
Namun, sejauh ini usulan tersebut belum bisa terealisasi. Salah satu kritik terhadap usul ini adalah keberadaan lembaga sejenis, yakni Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Amerika Serikat sudah mulai mengambil langkah pasti untuk menghadapi ancaman kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Diprakarsai Badan Keamanan Nasional (NSA), AS membentuk pusat keamanan kecerdasan buatan yang dianggap sebagai sebuah misi penting seiring semakin meningkatnya kemampuan AI, dikembangkan, serta diintegrasikan ke dalam sistem pertahanan dan intelijen AS.
Jenderal Angkatan Darat AS Paul Nakasone mengatakan pusat keamanan AI itu akan tergabung dalam Pusat Kolaborasi Keamanan Siber NSA.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ini merupakan tempat NSA bekerja sama dengan industri swasta dan mitra internasional untuk memperkuat basis industri pertahanan AS dari ancaman musuh yang dipimpin China dan Rusia.
"Kami mempertahankan keunggulan dalam AI di Amerika Serikat saat ini. Keunggulan AI itu tidak boleh dianggap remeh," ungkap Nakasone di National Press Club, mengutip Associated Press, Selasa (3/10).
Secara khusus, Nakasone menekankan ancaman dari Beijing terkait kecanggihan AI ini.
Ketika ditanya apakah AS telah mendeteksi upaya Rusia atau China untuk memengaruhi pemilihan presiden AS tahun 2024, Nakasone mengatakan, "Kami belum melihatnya."
Dia mencatat sejumlah pemilihan umum akan berlangsung di seluruh dunia sebelum itu dan mengatakan bahwa AS akan bekerja sama dengan mitra dan sekutu untuk membantu menghalangi upaya semacam itu.
Dalam beberapa bulan terakhir, China dikabarkan telah meningkatkan operasi siber yang berfokus pada lembaga-lembaga AS dan sekutunya.
Para peneliti keamanan siber menyebut ini kemungkinan termasuk menyiapkan malware yang dirancang untuk mengganggu komunikasi militer.
AS dan Jepang juga sudah mengeluarkan peringatan bahwa hacker China menargetkan pemerintah, industri, telekomunikasi, dan entitas lain yang mendukung militer mereka.
"AI membantu kami, tetapi keputusan kami dibuat oleh manusia. Dan itu adalah perbedaan yang penting," kata Nakasone.
"Kami melihat adanya bantuan dari kecerdasan buatan. Namun pada akhirnya, keputusan akan dibuat oleh manusia dan manusia di dalamnya," imbuhnya.
Pendirian pusat keamanan AI ini menyusul studi NSA yang mengidentifikasi pengamanan model AI dari pencurian dan sabotase sebagai tantangan keamanan nasional yang besar.
Terutama, karena teknologi AI generatif muncul dengan potensi transformatif yang sangat besar baik untuk kebaikan maupun kejahatan.
Nakasone mengatakan lembaga ini akan menjadi "titik fokus NSA untuk meningkatkan wawasan intelijen asing, berkontribusi pada pengembangan pedoman praktik terbaik, prinsip-prinsip, evaluasi, metodologi, dan kerangka kerja risiko,"
Baik untuk keamanan AI maupun untuk mempromosikan pengembangan dan adopsi AI yang aman di dalam "sistem keamanan nasional dan basis industri pertahanan kita."
Dia mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan industri, laboratorium nasional, akademisi, dan Departemen Pertahanan serta mitra internasional.
Kondisi Indonesia di halaman berikutnya...
Indonesia Cermati Perkembangan AI
Ilustrasi. Indonesia masih mengkaji potensi AI. (REUTERS/DADO RUVIC)
Indonesia sejauh ini belum merealisasikan langkah serupa AS, baik dalam hal aturan maupun pembentukan institusi khusus.
Dalam hal peraturan, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengakui pihaknya tak mau buru-buru membuat pelarang penggunaan AI generatif.
Pihaknya saat ini masih mencermati masalah AI ini dari berbagai segi, di antaranya soal pemanfaatan AI untuk ekonomi.
"Jadi kita coba petakan semuanya. Regulasi yang selama ini ditakuti seakan-akan akan membatasi perkembangan AI, saya kira kita belum sampai ke sana bicaranya," ujar dia, beberapa waktu lalu.
Beberapa negara seperti China tengah merancang regulasi yang secara khusus mengatur pengembangan dan pemanfaatan AI di negaranya.
Selain China, pemerintah dan pihak berwenang lainnya juga tengah berlomba untuk membuat undang-undang yang membatasi potensi penyalahgunaan teknologi ini.
Uni Eropa, misalnya, mengusulkan beberapa peraturan yang memicu protes dari perusahaan dan eksekutif di wilayah tersebut, dan Inggris melakukan sebuah tinjauan pada teknologi AI.
Nezar menyatakan Indonesia masih bersama barisan negara yang "juga ikut mencermati AI ini untuk melihat, mengkaji, dan mendorong kemajuan-kemajuan positifnya pasti dari AI, terutama bagaimana dia bisa mempercepat ataupun melakukan akselerasi ekosistem digital di Indonesia."
Kominfo saat ini tengah memetakan masalah yang mungkin muncul sebagai imbas pemanfaatan teknologi baru, mulai dari hoaks dan ketidakakuratan informasi yang nantinya diserap masyarakat.
"Jadi kecenderungan-kecenderungan seperti itu coba kita petakan, termasuk juga bagaimana penggunaan data, privasi, dan juga bias di dalam penggunaan AI, khususnya generasi AI yang menggunakan Large Language Model," tuturnya.
"Jadi kita enggak buru-buru melarang ini melarang itu, enggak. Kita coba cermati dulu perkembangannya, kita dorong aspek positifnya, kita coba mitigasi risiko-risiko negatif yang muncul dari perkembangan AI," ucapnya.
Dalam hal institusi, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto sempat mengusulkan pembentukan Angkatan Siber untuk melengkapi matra Angkatan Darat, Laut dan Udara di TNI.
Usulan ini terkait temuan pihaknya bahwa ancaman utama ke depan bukanlah serangan langsung suatu negara.
"Ancaman utama bagi Indonesia ke depan adalah pertarungan antara Amerika Serikat dengan China, yang kemudian berpengaruh ke Indonesia. Perang antara AS dan China, apakah karena Taiwan, apakah karena Laut China Selatan, apakah karena freedoom of navigation, yang kemudian berpengaruh ke Indonesia," kata Andi di Jakarta, Senin (18/9).
Namun, sejauh ini usulan tersebut belum bisa terealisasi. Salah satu kritik terhadap usul ini adalah keberadaan lembaga sejenis, yakni Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
