Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut Indonesia bakal mempunyai pusat kecerdasan buatan (AI) di Jayapura, Papua pada awal 2025 mendatang.
"PR kita disini masih banyak, tapi komitmen dari mitra, partner-partner kita luar biasa. Termasuk mungkin boleh saya umumkan di sini bahwa Pak Vikram menargetkan Januari atau Februari kita akan punya AI Center di Jayapura," ujar Meutya dalam Indonesia AI Day di Jakarta, Kamis (14/11).
Meutya menjelaskan bahwa kerja sama untuk pembangunan pusat AI di Solo, Jawa Tengah sudah berjalan. Kehadiran pusat AI ini diharapkan tak hanya ada di Solo, maka dari itu ada pembangunan fasilitas serupa di Jayapura.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait besaran investasinya, Meutya tidak menjelaskannya secara detail. Ia menyebut teknis terkait fasilitas ini akan dijelaskan kemudian.
Dalam kesempatan ini, Meutya juga menyinggung soal kedaulatan AI. Ia menyebut pihaknya ingin membuat regulasi yang komprehensif demi kedaulatan Indonesia, tetapi tidak menghalangi adanya inovasi.
"Jadi kita cari titik tengahnya, jadi kedaulatan tetap penting, tapi inovasi, investasi tetap masuk," katanya.
Pembuatan regulasi ini agar kerja sama dengan berbagai perusahaan dunia, termasuk NVIDIA, bisa dilakukan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip kedaulatan.
Dalam acara yang sama, President Director and CEO Indosat Vikram Sinha meminta pemerintah untuk membangun fondasi kedaulatan AI di tengah masifnya adopsi teknologi ini di seluruh dunia.
"Bagaimana kita memastikan bahwa AI mendorong masyarakat Indonesia untuk bersaing dengan dunia? Kita hanya perlu menjadikan teknologi sebagai akselerator bagi mereka untuk membuka potensi penuh mereka," kata Vikram.
"Hari ini, saya punya 3 permintaan. Saya punya Pak Erick (Menteri BUMN), saya punya Bu Menteri (Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid). Permintaan pertama saya adalah agar kita bisa membangun fondasi kedaulatan AI," tambahnya.
Vikram menyebut kita perlu harus menganggap data sebagai sebuah sumber daya alam. Maka dari itu, kita harus melindungi dan menjaga data, seperti menjaga budaya dan warisan.
"Dan harus ada dukungan yang tepat, kebijakan, produktivitas, insentif untuk memastikan bahwa kita melakukan hal ini," tutur Vikram.
(lom/dmi)