Darurat Sampah RI Berlanjut; Waste to Energy Bukan Opsi Andal
Di Indonesia teknologi WtE sudah dipakai di TPA Benowo Surabaya sejak 2015. Oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Yudhoyono, proyek yang dibangun dengan anggaran lebih dari Rp2 triliun ini disebut sebagai "model terbaik Indonesia" untuk pengelolaan sampah.
Benowo mulanya beroperasi dengan teknologi WtE berbasis landfill gas. Sistemnya sederhana: menangkap gas metana yang keluar alami dari timbunan sampah lama, lalu membakarnya untuk memutar turbin sehingga menghasilkan sekitar 1,65-2 MW listrik.
Fase keduanya lebih ambisius; sistem gasifikasi yang mengubah sampah segar menjadi gas sintetik sebelum dibakar. Sampah yang diolah sebesar 1.000 ton per hari dan tarif listrik sebesar USD 13,35 sen/kWh dijual kepada PLN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Proyek ini diresmikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada 6 Mei 2021, menjadikannya sebagai PLTSa pertama dan terbesar di Indonesia.
Pemerintah Jokowi pun menargetkan pembangunan 12 PLTSa sampai akhir masa jabatannya di 2024, meski pada akhirnya hanya dua yang terealisasi.
Namun begitu, ternyata rancangan proyek tersebut nyaris seluruhnya meleset. Sejumlah studi menyoroti proyeksi pendapatan tahunan Rp924 miliar yang realisasi aktualnya hanya Rp302-404 miliar.
Sementara biaya operasional membengkak mencapai Rp820 miliar, padahal rencana awal Rp390 miliar. Output listriknya juga hanya 2 MW dari target 12 MW, dengan kapasitas terpakai hanya 50-60 persen dibanding asumsi desain awalnya 90 persen.
Pemkot Surabaya membayar hampir setengah triliun rupiah per tahun sebagai biaya tipping fee dalam Bantuan Pengelolaan Layanan Sampah (BPLS), sebuah beban yang sangat besar untuk satu sektor layanan publik daerah.
Puncaknya, pemerintahan Presiden Prabowo memutuskan menggunting dana alokasi pusat ke daerah besar-besaran sejak Oktober 2024.
Dana BLPS Benowo selama ini masuk daftar alokasi Dana Alokasi Khusus yang diusulkan diusulkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan kepada Menteri ESDM berdasarkan usulan pemda.
Pemotongan DAK menyebabkan pengelola Benowo terancam gagal bayar akibat utang yang mencapai ratusan miliar.
Dari sini nampak bahwa keberhasilan Benowo selama hampir 10 tahun terakhir adalah karena faktor disubsidi pemerintah, bukan akibat bisnis yang efisien.
Selain Benowo, PLTSa Putri Cempo juga diresmikan oleh Jokowi, saat putranya Gibran Rakabuming saat itu menjabat sebagai Walikota Solo. Sejak awal, tanda ketidakberesan operasi Putri Cempo juga sudah mulai terendus.
Proyeksi sampah diolah misalnya, mampu beroperasi untuk 400-500 ton sampah per hari, namun kenyataannya baru 50-80 ton padahal volume sampah dari Kota Solo yang masuk sudah mencapai 300-400 ton setiap hari. Biaya operasi jadi beban berat karena tidak seperti Benowo, PLTSa ini sepenuhnya didanai oleh hasil penjualan listriknya ke PLN tapi pungutan tipping fee pada Pemkot Solo.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol mengumumkan PLTSa Putri Cempo akan dievaluasi dan audit saat mengunjungi lokasi (28/3).
"Karena PLTSa Putri Cempo ini sudah dibangun, sehingga perlu langkah langkah lebih konkrit. Tadi telah kita diskusikan serius dengan walikota. Untuk kelayakan operasional, harus ada optimalisasi agar sesuai standar sebagaimana diatur dalam Perpres 109 tahun 2025.
Kita akan evaluasi total mulai engineering-nya, teknikalnya dan finansialnya dengan budget yang tersedia melalui instrumen Perpres 109. Apakah masih memadai atau seperti apa," kata Hanif.
Ia juga khawatir operasi Puteri Cempo harus dihentikan pada akhirnya akibat beban finansial yang terlalu berat, namun mengatakan akan menunggu hasil audit sebelum keputusan selanjutnya.
[Gambas:Video CNN]
Menyusul status darurat sampah nasional yang ditetapkan tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto kini memacu kebijakan Waste to Energy (WtE) sebagai solusi utama. Langkah ini diambil untuk mengejar ketertinggalan pengelolaan sampah yang dinilai jalan di tempat dalam beberapa tahun terakhir.
"Kita sekarang akan mulai 34 proyek, tendernya dibuka mungkin hari-hari ini. Tapi ini butuh waktu dua tahun sampai berfungsi," kata Presiden Prabowo dalam sambutan saat meresmikan pembangunan kilang minyak di Balikpapan (12/1).
Tiga hari kemudian, dalam rapat Kementerian Lingkungan Hidup dengan jajaan DPRD se-Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol mengungkap kembali bahwa Indonesia dalam posisi darurat sampah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menekankan bahwa target nasional 100 persen sampah terkelola pada 2029. Namun faktanya, saat ini baru sekitar 24 persen yang berhasil dikelola secara benar.
Ia pun meminta agar daerah menyiapkan aturan dan anggaran untuk mengakhiri krisis sampah guna mengejar target nasional.
"Ini adalah sinyal merah yang menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak bisa lagi hanya dipikul oleh pemerintah pusat," kata Hanif dalam pernyataan tertulis.
Sepekan kemudian, dalam rapat dengan Komisi XII DPR, berbeda dengan keputusan Presiden, Hanif mengatakan solusi WtE bukan andalan utama.
"Jadi kalau sekarang ini kita kenal dengan Waste to Energy, ini hanya mampu menyelesaikan 13 persen sampah kita. Masih banyak jumlah persentase lagi yang harus kita tangani bersama," kata Hanif menjawab pertanyaan anggota DPR.
Secara rinci, ia mengatakan opsi manajemen terbaik Indonesia ada pada campuran beberapa metode: yakni pengolahan organik langsung di sumber (12,4 persen), pembangunan TPS 3R atau bank sampah induk massal (19,84 persen), TPST Refuse Derived Fuel di mana sampah kering dipadatkan menjadi pelet briket untuk pembangkit listrik batubara dan operasi pabrik semen (12,19 persen), TPST non-RDF (12,19 persen), dan Waste to Energy (13,6 persen).
Debat tentang metode dan mekanisme pengelolaan sampah adalah bagian khas dari manajemen sampah di Indonesia. Studi persampahan di seluruh dunia menunjukkan pemilihan teknologi dan cara sangat berkaitan dengan jumlah timbulan sampah, kesediaan anggaran dan sumberdaya, kebijakan pemerintah yang sudah tersedia dan kebiasaan masyarakat.
Menurut Dini Trisyanti, pegiat persampahan dari Sustainable Waste Indonesia (SWI), menyebut bahwa satu solusi belum tentu cocok dipakai untuk semua wilayah. Ia menekankan bahwa tidak ada teknologi terbaik, tanpa konteks dan ekosistem yang siap.
"Teknologi itu kan tools, ibarat memasak ada yang pakai pisau daging, ada yang pisau kupas-kupas, kan beda-beda meskipun sekilas mirip," kata Dini.
Solusi paling cepat tapi berisiko
Pada Maret 2026 Presiden Prabowo memerintahkan percepatan program WtE melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bekasi, Bogor, Bali, dan Yogyakarta.
Rencana ini mencakup 34 proyek WtE senilai US$3,5 miliar (sekitar Rp58 triliun) yang mulai dibangun tahun ini. Targetnya adalah mengantisipasi overkapasitas TPA pada 2028 dengan cara mengolah sampah 1.000 ton/hari menjadi 15 MW listrik dalam dua tahun ke depan.
Keputusan ini dipayungi dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2025 dengan peran PLN sebagai pembeli tunggal listrik (off taker) yang dihasilkan.
Dengan alasan pembahasan pemilihan teknologi yang sesuai yang belum tuntas dilakukan serta kebutuhan tiap daerah yang tidak sama, keputusan menyeragamkan manajemen limbah dengan WtE menuai kritik. Dini menilai ini keputusan yang tergesa-gesa.
UNDP dan Bappenas pada tahun 2025 melakukan sebuah studi yang membandingkan faktor persampahan di Indonesia untuk mencari opsi kebijakan yang paling pas. Faktor tersebut adalah cakupan layanan dan skala kapasitas, ketersediaan lahan, kondisi input sampah, sensitivitas proses, kebutuhan infrastruktur pendukung, serta biaya modal dan operasional.
Hasilnya, tidak ada satupun teknologi yang berkinerja secara optimal di semua konteks. Setiap pilihan melibatkan pertukaran nilai (trade off) yang harus dievaluasi dengan mempertimbangkan prioritas, kendala, dan kesiapan sistem di tingkat lokal.
"Jadi saat memilih harus paham dan jangan terbawa bujukan klaim vendor penyedia teknologinya. Ada yang nawarin (teknologi) A, klaim indah, tidak diminta tipping fee, lanjut deh MoU. Tidak ada kriteria dan pendampingan Pusat juga untuk mengecek klaimnya," kata Dini.
"Atau malah memang sudah kongkalikong. Padahal swasta model begitu biasanya punya kepentingan lain, ujung-ujungnya investasi tidak terjadi, MoU expired, sampah makin menggunung, waktu mubazir," lanjut dia.
Menurut studi UNDP dan Bappenas, teknologi WtE memang menjanjikan solusi paling cepat untuk mengatasi persoalan timbunan sampah dengan kapasitas 300 sampai 3.000 ton per hari, atau setara dengan kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan ibukota provinsi lainnya.
Namun kompleksitas sistemnya juga paling tinggi dengan biaya operasional paling besar. Artinya, jika terjadi kegagalan sistem, maka taruhannya adalah kesiasiaan biaya yang sangat besar.
Belajar dari Benowo dan Putri Cempo di halaman berikutnya...
Belajar dari Benowo dan Putri Cempo
Ilustrasi. PLTSa Benowo dan Putri Cempo jadi pelajaran penanganan sampah. (Foto: ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA)
Di Indonesia teknologi WtE sudah dipakai di TPA Benowo Surabaya sejak 2015. Oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Yudhoyono, proyek yang dibangun dengan anggaran lebih dari Rp2 triliun ini disebut sebagai "model terbaik Indonesia" untuk pengelolaan sampah.
Benowo mulanya beroperasi dengan teknologi WtE berbasis landfill gas. Sistemnya sederhana: menangkap gas metana yang keluar alami dari timbunan sampah lama, lalu membakarnya untuk memutar turbin sehingga menghasilkan sekitar 1,65-2 MW listrik.
Fase keduanya lebih ambisius; sistem gasifikasi yang mengubah sampah segar menjadi gas sintetik sebelum dibakar. Sampah yang diolah sebesar 1.000 ton per hari dan tarif listrik sebesar USD 13,35 sen/kWh dijual kepada PLN.
Proyek ini diresmikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada 6 Mei 2021, menjadikannya sebagai PLTSa pertama dan terbesar di Indonesia.
Pemerintah Jokowi pun menargetkan pembangunan 12 PLTSa sampai akhir masa jabatannya di 2024, meski pada akhirnya hanya dua yang terealisasi.
Namun begitu, ternyata rancangan proyek tersebut nyaris seluruhnya meleset. Sejumlah studi menyoroti proyeksi pendapatan tahunan Rp924 miliar yang realisasi aktualnya hanya Rp302-404 miliar.
Sementara biaya operasional membengkak mencapai Rp820 miliar, padahal rencana awal Rp390 miliar. Output listriknya juga hanya 2 MW dari target 12 MW, dengan kapasitas terpakai hanya 50-60 persen dibanding asumsi desain awalnya 90 persen.
Pemkot Surabaya membayar hampir setengah triliun rupiah per tahun sebagai biaya tipping fee dalam Bantuan Pengelolaan Layanan Sampah (BPLS), sebuah beban yang sangat besar untuk satu sektor layanan publik daerah.
Puncaknya, pemerintahan Presiden Prabowo memutuskan menggunting dana alokasi pusat ke daerah besar-besaran sejak Oktober 2024.
Dana BLPS Benowo selama ini masuk daftar alokasi Dana Alokasi Khusus yang diusulkan diusulkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan kepada Menteri ESDM berdasarkan usulan pemda.
Pemotongan DAK menyebabkan pengelola Benowo terancam gagal bayar akibat utang yang mencapai ratusan miliar.
Dari sini nampak bahwa keberhasilan Benowo selama hampir 10 tahun terakhir adalah karena faktor disubsidi pemerintah, bukan akibat bisnis yang efisien.
Selain Benowo, PLTSa Putri Cempo juga diresmikan oleh Jokowi, saat putranya Gibran Rakabuming saat itu menjabat sebagai Walikota Solo. Sejak awal, tanda ketidakberesan operasi Putri Cempo juga sudah mulai terendus.
Proyeksi sampah diolah misalnya, mampu beroperasi untuk 400-500 ton sampah per hari, namun kenyataannya baru 50-80 ton padahal volume sampah dari Kota Solo yang masuk sudah mencapai 300-400 ton setiap hari. Biaya operasi jadi beban berat karena tidak seperti Benowo, PLTSa ini sepenuhnya didanai oleh hasil penjualan listriknya ke PLN tapi pungutan tipping fee pada Pemkot Solo.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol mengumumkan PLTSa Putri Cempo akan dievaluasi dan audit saat mengunjungi lokasi (28/3).
"Karena PLTSa Putri Cempo ini sudah dibangun, sehingga perlu langkah langkah lebih konkrit. Tadi telah kita diskusikan serius dengan walikota. Untuk kelayakan operasional, harus ada optimalisasi agar sesuai standar sebagaimana diatur dalam Perpres 109 tahun 2025.
Kita akan evaluasi total mulai engineering-nya, teknikalnya dan finansialnya dengan budget yang tersedia melalui instrumen Perpres 109. Apakah masih memadai atau seperti apa," kata Hanif.
Ia juga khawatir operasi Puteri Cempo harus dihentikan pada akhirnya akibat beban finansial yang terlalu berat, namun mengatakan akan menunggu hasil audit sebelum keputusan selanjutnya.
