Darurat Sampah RI Berlanjut; Waste to Energy Bukan Opsi Andal
Di Indonesia teknologi WtE sudah dipakai di TPA Benowo Surabaya sejak 2015. Oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Yudhoyono, proyek yang dibangun dengan anggaran lebih dari Rp2 triliun ini disebut sebagai "model terbaik Indonesia" untuk pengelolaan sampah.
Benowo mulanya beroperasi dengan teknologi WtE berbasis landfill gas. Sistemnya sederhana: menangkap gas metana yang keluar alami dari timbunan sampah lama, lalu membakarnya untuk memutar turbin sehingga menghasilkan sekitar 1,65-2 MW listrik.
Fase keduanya lebih ambisius; sistem gasifikasi yang mengubah sampah segar menjadi gas sintetik sebelum dibakar. Sampah yang diolah sebesar 1.000 ton per hari dan tarif listrik sebesar USD 13,35 sen/kWh dijual kepada PLN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Proyek ini diresmikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada 6 Mei 2021, menjadikannya sebagai PLTSa pertama dan terbesar di Indonesia.
Pemerintah Jokowi pun menargetkan pembangunan 12 PLTSa sampai akhir masa jabatannya di 2024, meski pada akhirnya hanya dua yang terealisasi.
Namun begitu, ternyata rancangan proyek tersebut nyaris seluruhnya meleset. Sejumlah studi menyoroti proyeksi pendapatan tahunan Rp924 miliar yang realisasi aktualnya hanya Rp302-404 miliar.
Sementara biaya operasional membengkak mencapai Rp820 miliar, padahal rencana awal Rp390 miliar. Output listriknya juga hanya 2 MW dari target 12 MW, dengan kapasitas terpakai hanya 50-60 persen dibanding asumsi desain awalnya 90 persen.
Pemkot Surabaya membayar hampir setengah triliun rupiah per tahun sebagai biaya tipping fee dalam Bantuan Pengelolaan Layanan Sampah (BPLS), sebuah beban yang sangat besar untuk satu sektor layanan publik daerah.
Puncaknya, pemerintahan Presiden Prabowo memutuskan menggunting dana alokasi pusat ke daerah besar-besaran sejak Oktober 2024.
Dana BLPS Benowo selama ini masuk daftar alokasi Dana Alokasi Khusus yang diusulkan diusulkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan kepada Menteri ESDM berdasarkan usulan pemda.
Pemotongan DAK menyebabkan pengelola Benowo terancam gagal bayar akibat utang yang mencapai ratusan miliar.
Dari sini nampak bahwa keberhasilan Benowo selama hampir 10 tahun terakhir adalah karena faktor disubsidi pemerintah, bukan akibat bisnis yang efisien.
Selain Benowo, PLTSa Putri Cempo juga diresmikan oleh Jokowi, saat putranya Gibran Rakabuming saat itu menjabat sebagai Walikota Solo. Sejak awal, tanda ketidakberesan operasi Putri Cempo juga sudah mulai terendus.
Proyeksi sampah diolah misalnya, mampu beroperasi untuk 400-500 ton sampah per hari, namun kenyataannya baru 50-80 ton padahal volume sampah dari Kota Solo yang masuk sudah mencapai 300-400 ton setiap hari. Biaya operasi jadi beban berat karena tidak seperti Benowo, PLTSa ini sepenuhnya didanai oleh hasil penjualan listriknya ke PLN tapi pungutan tipping fee pada Pemkot Solo.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol mengumumkan PLTSa Putri Cempo akan dievaluasi dan audit saat mengunjungi lokasi (28/3).
"Karena PLTSa Putri Cempo ini sudah dibangun, sehingga perlu langkah langkah lebih konkrit. Tadi telah kita diskusikan serius dengan walikota. Untuk kelayakan operasional, harus ada optimalisasi agar sesuai standar sebagaimana diatur dalam Perpres 109 tahun 2025.
Kita akan evaluasi total mulai engineering-nya, teknikalnya dan finansialnya dengan budget yang tersedia melalui instrumen Perpres 109. Apakah masih memadai atau seperti apa," kata Hanif.
Ia juga khawatir operasi Puteri Cempo harus dihentikan pada akhirnya akibat beban finansial yang terlalu berat, namun mengatakan akan menunggu hasil audit sebelum keputusan selanjutnya.
Add
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]