Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan akan menghentikan pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) di kawasan ibu kota mulai tahun ini. Penghentian pembangunan dilakukan setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melakukan kajian terhadap dampak dari keberadaan rusunami di Jakarta selama ini.
Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Ika Lestari Adji, ke depannya Pemprov DKI Jakarta hanya akan membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebagai pengganti rusunami di Jakarta. Namun, rusunami yang sudah ada atau sedang dalam tahap pembangunan saat ini tidak akan dihilangkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Kebijakan Pak Gubernur memang sudah tidak lagi (pembangunan rusunami di Jakarta). Kalau rusunami itu kan hak milik ya. Kenyataannya pada saat sudah menjadi milik kita tidak bisa lagi intervensi. Ke depan kebijakannya adalah membuat rusunawa," ujar Ika ketika ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain untuk mempermudah pengawasan, pembangunan rusunawa juga dilakukan agar penyaluran subsidi oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal dapat lebih tepat sasaran lagi ke depannya.
Menurut Ika, selama ini penyaluran subsidi yang diberikan untuk rusunami tidak tepat sasaran karena banyaknya masyarakat kelas ekonomi atas yang menikmatinya.
"Kalau rusunami itu kadang-kadang subsidi pemerintah itu dimiliki oleh orang-orang yang punya (kemampuan ekonominya tinggi). Tapi kalau rusunawa kan tetap kita memberikan subsidi 80 persen kepada mereka (masyarakat) itu sasarannya tetap," kata Ika.
Saat ini, Ika menjelaskan, tantangan Pemprov DKI Jakarta tinggalah mengupayakan agar praktik jual-beli dan penyewaan rusunawa tidak terjadi ke depannya. "Yang sekarang kami harus jaga adalah bagaimana agar rusunawa tidak di jual-beli atau di sewa di atas sewa," ujar Ika.
Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembangunan 2.443 unit rusunawa baru pada tahun ini. Diketahui, total terdapat 107 apartemen atau rusunami milik swasta yang telah berada di Jakarta sampai tahun ini.
(obs)