Istana soal Drg Romi Gagal PNS: Difabel Jangan Dibedakan
CNN Indonesia
Jumat, 26 Jul 2019 19:33 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan pihaknya sedang menangani persoalan dokter gigi Romi Syofpa Ismael yang gagal menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, karena kondisi disabilitas.
Romi telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo meminta keadilan karena digagalkan menjadi PNS pada 25 Maret lalu.
Romi dinyatakan tak lolos karena kondisinya tak sesuai dengan persyaratan formasi umum pada 18 Maret 2019. Moeldoko mengatakan surat tersebut masih diproses oleh Deputi V Kantor Staf Presiden.
Ia meminta semua pihak, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tak membeda-bedakan penyandang disabilitas. Semua harus diperlakukan sama dan setara.
"Intinya enggak boleh difabel itu dibeda-bedakan. Sudah itu saja prinsipnya," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (26/7).
Moeldoko menyebut semua warga negara memiliki hak yang sama. Ia menyatakan bahwa Jokowi sangat memperhatikan kepentingan para difabel. Bahkan ada difabel yang bekerja di Kantor Staf Presiden.
"Saran saya jangan. Di depan hukum kita punya hak yang sama," ujarnya.
Mantan Panglima TNI itu mengingatkan agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengakomodasi para difabel, terlebih yang memiliki prestasi. Menurutnya, prasarana bagi disabilitas juga perlu diperhatikan semua pihak.
"Justru sarana-prasarana itu harus dibangun. Jangan beralasan karena enggak ada sarana-prasarananya, terus menolak. Itu berpikir yang terbalik," tuturnya.
Sebelumnya, Romi mengaku digagalkan untuk menjadi PNS karena kondisi disabilitasnya meski sudah dinyatakan lulus dengan peringkat tertinggi dalam seleksi CPNS. Ia juga sudah mengabdi lama di Puskesmas Talunan, Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.
Meski tak bisa berjalan, ia tetap mengabdi di sana. Namun, Romi heran kenapa dirinya malah mendapatkan balasan berupa penolakan menjadi PNS. Padahal, pasien dan warga di tempatnya mengabdi sangat mendukungnya.
Romi mengatakan kegagalan menjadi PNS karena kondisi fisik itu sempat membuat mentalnya jatuh dan kebingungan. Ia mengaku sudah berupaya semaksimal mungkin agar bisa lolos dan menjadi PNS.
Kebingungannya itu pun akhirnya berujung pada inisiatif mengirimkan surat kepada Jokowi.
"Waktu itu tidak tahu lagi, pak, mau mengadu sama siapa. Waktu itu sudah titik buntu, sedih sangat sedih, soalnya pengabdian yang cukup panjang di sana (Solok Selatan)," kata Romi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (24/7).
Kepada CNNIndonesia.com, Romi pun mengirimkan foto lembaran-lembaran surat yang ia kirimkan kepada Jokowi pada Maret lalu. Surat itu terdiri atas lima lembar kertas.
"Melalui surat ini saya memohon dan meminta keadilan kepada bapak Presiden Ir Joko Widodo atas kejadian yang menimpa diri saya," tulis Romi membuka surat kepada Jokowi itu setelah salam.
Romi memperkenalkan dirinya sebagai dokter gigi yang selama ini menjadi tenaga harian lepas di Puskesmas Talunan, Pemkab Solok Selatan. Dia pun mencantumkan nomor peserta dalam seleksi CPNS 2018 di Solok Selatan.
Romi mengaku tak sendirian memperjuangkan nasibnya. Ia dibantu Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Solok, Sawahlunto, Solok Selatan, dan Sumbar yang melaporkan hal tersebut ke Ombudsman RI cabang Padang pada 15 Februari 2019.
Namun, pada 18 Maret 2019 justru keluar pengumuman nomor 800/62/111/BKPSDM 2019 tentang pembatalan kelulusan dengan alasan tidak memenuhi persyaratan pada formasi umum CPNS 2018.
[Gambas:Video CNN] (fra/osc)
Romi telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo meminta keadilan karena digagalkan menjadi PNS pada 25 Maret lalu.
Romi dinyatakan tak lolos karena kondisinya tak sesuai dengan persyaratan formasi umum pada 18 Maret 2019. Moeldoko mengatakan surat tersebut masih diproses oleh Deputi V Kantor Staf Presiden.
Ia meminta semua pihak, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tak membeda-bedakan penyandang disabilitas. Semua harus diperlakukan sama dan setara.
"Intinya enggak boleh difabel itu dibeda-bedakan. Sudah itu saja prinsipnya," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (26/7).
Mantan Panglima TNI itu mengingatkan agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengakomodasi para difabel, terlebih yang memiliki prestasi. Menurutnya, prasarana bagi disabilitas juga perlu diperhatikan semua pihak.
"Justru sarana-prasarana itu harus dibangun. Jangan beralasan karena enggak ada sarana-prasarananya, terus menolak. Itu berpikir yang terbalik," tuturnya.
Sebelumnya, Romi mengaku digagalkan untuk menjadi PNS karena kondisi disabilitasnya meski sudah dinyatakan lulus dengan peringkat tertinggi dalam seleksi CPNS. Ia juga sudah mengabdi lama di Puskesmas Talunan, Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.
Meski tak bisa berjalan, ia tetap mengabdi di sana. Namun, Romi heran kenapa dirinya malah mendapatkan balasan berupa penolakan menjadi PNS. Padahal, pasien dan warga di tempatnya mengabdi sangat mendukungnya.
Kebingungannya itu pun akhirnya berujung pada inisiatif mengirimkan surat kepada Jokowi.
"Waktu itu tidak tahu lagi, pak, mau mengadu sama siapa. Waktu itu sudah titik buntu, sedih sangat sedih, soalnya pengabdian yang cukup panjang di sana (Solok Selatan)," kata Romi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (24/7).
Kepada CNNIndonesia.com, Romi pun mengirimkan foto lembaran-lembaran surat yang ia kirimkan kepada Jokowi pada Maret lalu. Surat itu terdiri atas lima lembar kertas.
"Melalui surat ini saya memohon dan meminta keadilan kepada bapak Presiden Ir Joko Widodo atas kejadian yang menimpa diri saya," tulis Romi membuka surat kepada Jokowi itu setelah salam.
Romi memperkenalkan dirinya sebagai dokter gigi yang selama ini menjadi tenaga harian lepas di Puskesmas Talunan, Pemkab Solok Selatan. Dia pun mencantumkan nomor peserta dalam seleksi CPNS 2018 di Solok Selatan.
Romi mengaku tak sendirian memperjuangkan nasibnya. Ia dibantu Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Solok, Sawahlunto, Solok Selatan, dan Sumbar yang melaporkan hal tersebut ke Ombudsman RI cabang Padang pada 15 Februari 2019.
Namun, pada 18 Maret 2019 justru keluar pengumuman nomor 800/62/111/BKPSDM 2019 tentang pembatalan kelulusan dengan alasan tidak memenuhi persyaratan pada formasi umum CPNS 2018.
[Gambas:Video CNN] (fra/osc)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK