Karen Mundur karena Terancam Langgar Hukum
CNN Indonesia
Senin, 18 Agu 2014 14:58 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat BUMN, Said Didu, mengatakan ada tiga penyebab mundurnya Karen Agustiawan dari jabatan Direktur Utama Pertamina. Salah satunya adalah Pertamina berpotensi melanggar undang-undang korporasi terkait harga elpiji 12 kilogram yang masih berada di bawah harga keekonomian. Sementara upaya menaikkan harga gas itu ditentang oleh pemerintah.
"Jadi saya melihat dia sudah tidak sanggup lagi dengan keadaan yang tidak profesional ini," kata Said, mantan sekretaris Kementerian BUMN ini, di Jakarta, Senin (18/8). "Dia juga takut suatu saat bisa mengancam dirinya terseret kasus hukum."
Faktor lain, kata Said, adalah kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Lalu Pertamina juga selalu kalah dengan asing dalam hal mengakuisisi ladang minyak dan gas, salah salah satunya blok Mahakam.
Pengamat ekonomi, Faisal Basri, juga menilai mundurnya Karen terkait dengan sulitnya menaikkan harga Elpiji nonsubsidi sehingga Pertamina sulit mencetak laba. "Tindakan korporasi Karen terus diintervensi pemerintah, sudah dinaikkan harga elpiji kemudian ditarik lagi oleh pemerintah," kata Faisal di Jakarta, Senin (18/8).
Faisal menilai penjelasan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, bahwa Karen mundur karena ingin menjadi pengajar di Universitas Harvard, adalah ganjil. Menurutnya, pasti karena tak tahan dengan tekanan.
Faisal memberikan contoh kasus Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang juga menghadapi beban politik yang berat. Beberapa waktu lalu Direktur Utama PLN Nur Pamudji juga telah mengajukan pengunduran diri, namun belum disetujui Menteri BUMN.
"Pertamina dan PLN ini kontribusinya sangat besar, tekanan politiknya juga berat," kata Faisal.
Karen mengajukan pengunduran diri yang efektif mulai 1 Oktober mendatang. Padahal masa jabatannya masih berlangsung sampai 2018.
Pada 15 Agustus kemarin mestinya Pertamina menaikkan harga elpiji nonsubsidi kemasan 12 kilogram. Namun rencana itu ditolak pemerintah. Dahlan Iskan mengatakan pengunduran diri Karen tak terkait dengan penolakan kenaikan harga gas itu.
Direktur Pertamina Afdal Bahaudin mengatakan tak tahu menahu pengunduran diri atasannya. “Maaf saya sedang cuti menengok anak,” katanya melalui pesan singkat ponsel.
"Jadi saya melihat dia sudah tidak sanggup lagi dengan keadaan yang tidak profesional ini," kata Said, mantan sekretaris Kementerian BUMN ini, di Jakarta, Senin (18/8). "Dia juga takut suatu saat bisa mengancam dirinya terseret kasus hukum."
Faktor lain, kata Said, adalah kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Lalu Pertamina juga selalu kalah dengan asing dalam hal mengakuisisi ladang minyak dan gas, salah salah satunya blok Mahakam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Faisal menilai penjelasan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, bahwa Karen mundur karena ingin menjadi pengajar di Universitas Harvard, adalah ganjil. Menurutnya, pasti karena tak tahan dengan tekanan.
Faisal memberikan contoh kasus Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang juga menghadapi beban politik yang berat. Beberapa waktu lalu Direktur Utama PLN Nur Pamudji juga telah mengajukan pengunduran diri, namun belum disetujui Menteri BUMN.
Karen mengajukan pengunduran diri yang efektif mulai 1 Oktober mendatang. Padahal masa jabatannya masih berlangsung sampai 2018.
Pada 15 Agustus kemarin mestinya Pertamina menaikkan harga elpiji nonsubsidi kemasan 12 kilogram. Namun rencana itu ditolak pemerintah. Dahlan Iskan mengatakan pengunduran diri Karen tak terkait dengan penolakan kenaikan harga gas itu.
Direktur Pertamina Afdal Bahaudin mengatakan tak tahu menahu pengunduran diri atasannya. “Maaf saya sedang cuti menengok anak,” katanya melalui pesan singkat ponsel.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK