Diduga Ada Barter Politik Jika SBY Naikkan BBM

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi XI Harry Azhar Aziz yang juga mantan ketua Badan Anggaran DPR RI menduga ada kepentingan politik jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi di akhir masa jabatannya. 
 
"Kehendak politik itu ada trade in bagi partai atau mungkin keluarga SBY, karena mulai 20 Oktober yang berwenang itu Jokowi," kata Harry di Jakarta, Selasa (26/8).

Meski sarat akan kepentingan politik, Harry mengakui kondisi APBN tahun ini terbebani subsidi BBM yang cukup besar. Sejatinya SBY tidak meninggalkan utang yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan catatan CNN Indonesia, warisan subsidi BBM dari pemerintah lama mencapai Rp 291 triliun atau 14,4 persen dari total belanja RAPBN 2015. Jumlah itu naik 44,6 triliun dari pagu tahun ini. Kenaikan anggaran subsidi sebagian besar juga akibat pengalihan kekurangan bayar subsidi BBM carry over ke Pertamina yang dipatok Rp 46 triliun dalam APBN perubahan 2014. Kuota BBM tahun ini telah diturunkan dari 48 juta kilo liter menjadi 46 juta kilo liter, sedangkan tahun depan akan kembali ke 48 juta kilo liter.

Anggota Fraksi Golkar ini menilai keputusan soal subsidi BBM sebaiknya dilakukan dengan berbagi beban. Keputusannya harus dimulai sebelum masa jabatan Presiden SBY habis.

Arief Budimanta, eks tim ekonomi Jokowi. sebelumnya menyatakan sulit melakukan akselerasi program-program prioritas Jokowi-Jusuf Kalla jika ruang fiskal semakin sempit. Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR ini menyatakan, program kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang dijanjikan Jokowi membutuhan anggaran yang besar. 
 
Sementara itu, Jokowi sendiri berharap pemerintahan sekarang mau berbagi beban untuk mengatasi subsidi BBM. Namun dia menyadari, banyak perhitungan dalam menaikkan harga BBM. "Ini sedang dikalkulasi. Jadi bukan saja kalkulasi ekonomi, tapi juga politik, dan kalkulasi sosial," katanya kemarin.