Penasihat tim transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Luhut Panjaitan meminta pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berani menaikkan harga BBM subsidi sebelum 1 November. Pengumuman kenaikan harga sebaiknya dilakukan SBY dan Joko Widodo, selaku presiden terpilih.
"Kami ingin serah terima itu bagus, kalau bisa disepakati kenaikan BBM subsidi sebelum 1 November, ini akan berikan dampak yang bagus sekali bagi pemerintahan pak Jokowi ke depan," kata Luhut di Jakarta, kemarin.
Luhut menilai, pengumuman yang dilakukan berdua membuat kedua pemimpin merasakan dukungan satu sama lain. Kekurangan bayar subsidi BBM ke Pertamina yang mencapai Rp 70 triliun tahun ini, menurut dia sebagian besar limpahan dari pemerintahan lama. Sehingga kebijakan yang ditempuh harus diselesaikan berdua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi langkah semacam ini bisa membangun trust," katanya.
Terkait kelangkaan BBM yang terjadi di beberapa daerah pasca Pertamina mengurangi kuota premium dan solar sejak 18 Agustus kemarin, Luhut menilai itu memang masalah yang sulit dihadapi. Dia bilang banyak hal yang perlu di perbaiki dan itu butuh waktu lama.
Misalnya soal trading minyak sebaiknya tidak perlu menggunakan broker tetapi secara langsung antara Pertamina dengan perusahaan minyak luar negeri. "Jadi sistem trading harus diperbaiki dengan cara G to G, Pertamina langsung dengan perusahaan minyak Rusia atau dengan Iran," kata Luhut.
Solusi lain terkait bahan bakar, menurut Luhut, pembangunan refinary yang harus diperbanyak dan diperlukan reserve tanker. Dengan begitu, cadangan minyak dipelihara hingga empat puluh hari dari yang ada saat ini hanya tujuh hari.
Luhut bilang Jokowi telah paham dan mengidentifikasi masalah bahan bakar ini dengan timnya, tinggal menunggu penyelesaian. Dia menegaskan, Jika Jokowi harus berkompromi dengan orang-orang lama karena masalah partai, hal itu tidak akan menyelesaikan masalah.