Soal Subsidi BBM, SBY - Jokowi Tak Sejalan

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbeda pendapat dengan Joko Widodo terkait pengalihan anggaran subsidi bahan bakar minyak untuk pembangunan infrastruktur. Menurut SBY, infrastruktur bisa dibiayai swasta tanpa harus membebani rakyat dengan mencabut subsidi bahan bakar.

"Memang banyak cara untuk mengatasi APBN yang tidak baik, contohnya BBM dinaikkan, agar defisitnya kecil, uangnya bisa membangun infrastuktur. Tapi pandangan saya lain," kata Susilo Bambang Yudhoyono dalam wawancara di youtube, Jumat (28/8).

Menurut SBY, belum tentu semua rakyat dapat menikmati pembangunan infrasktuktur, sehingga langkah mengurangi subsidi demi pembangunan infrastruktur ini cenderung membebani.

Presiden berpendapat, untuk mengurangi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bisa ditempuh dengan berbagai cara salah satunya tidak menaikkan gaji pejabat negara. "Ini falsafah saya, kalau memang sedang kurang ideal, APBN dikelola sebaik-baiknya jangan sampai jatuh," kata dia.

Dalam petikan wawancara selama hampir setengah jam itu, presiden mengungkapkan alasannya kenapa memilih mempertahankan harga BBM kendati defisit anggaran dalam RAPBN 2015 sebesar 2,32 persen.

Menurut SBY, pemerintahannya telah menaikkan harga BBM tahun lalu, bahkan tahun ini menaikkan harga tarif dasar listrik. Pertamina, menurut dia, juga menaikkan harga gas elpiji. Presiden mengaku telah memotong anggaran sebesar Rp 43 triliun agar defisit APBN tidak melebihi batas maksimum 3 persen, atau menjadi 2,4 persen pada 2014.

Sementara Presiden terpilih Joko Widodo dalam banyak kesempatan menegaskan akan mengurangi subsidi BBM secara bertahap. Tujuannya agar program prioritas Jokowi dapat terakomodasi di tengah sempitnya ruang fiskal. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program prioritas Jokowi ke depan, salah satunya adalah tol laut.

Akbar Faezal, anggota tim transisi Jokowi, menegaskan Indonesia sedang dalam kondisi darurat infrastruktur. Dibutuhkan sedikitnya Rp 3.500 triliun untuk membangun infrasktruktur dalam lima tahun ke depan.
"Salah satu upaya membangun infrastruktur ini adalah mengurangi subsidi BBM dan membuat rakyat beralih ke transportasi publik," kata Akbar kepada CNN Indonesia.

Meski demikian, dia mengakui pemerintahan SBY turut membangun banyak infrastruktur, namun dengan bertambahnya  kendaraan bermotor dan jumlah penduduk Indonesia maka pembangunan infrasktur harus lebih agresif.