Jakarta, CNN Indonesia -- Kamar Dagang Industri Indonesia mendesak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM). "Sudah empat tahun kami menyampaikan terus menerus agar pemerintah mengambil langkah itu," ujar Ketua Umum Kamar Dagang Industri Indonesia Suryo Bambang Sulisto, di Jakarta, Rabu (3/9).
Suryo mengatakan rakyat Indonesia sangat tersandera oleh kebijakan yang dinilainya sebagai bom waktu itu. Dia menilai, bom waktu ini jangan diwariskan ke pemerintah baru melainkan dijinakkan oleh pemerintah sekarang.
Suryo menilai pernyataan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo yang memberikan ultimatum kepada pemerintah yang akan datang. Ultimatum itu mengatakan BI akan mengambil langkah-langkah yang memberatkan ekonomi Indonesia apabila tidak ada kepastian kenaikan harga BBM.
Menanggapi ini, Suryo mengatakan ultimatum Agus salah arah. "Warning ini harusnya untuk pemerintah sekarang, kok pemerintah baru yang belum berbuat apa-apa disalahkan?" ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Suryo penghapusan subsidi BBM tidak akan memberatkan rakyat dan sebaliknya akan berguna untuk kesejahteraan rakyat. Subsidi BBM diibaratkannya sebagai penyakit kanker yang harus diobati seluruhnya, jangan setengah-setengah. Menurutnya, dengan menunda-nunda kenaikan harga BBM bersubsidi malah akan memberatkan rakyat.
Suryo memaparkan setiap harinya Rp 1 triliun dikeluarkan pemerintah untuk subsidi BBM. Total Rp 365 triliun per tahunnya dapat dialokasikan untuk hal lain seperti pembangunan infrastruktur. Uang sebanyak itu juga dapat digunakan untuk membangun empat kilang minyak per tahunnya. Ini dinilainya lebih baik dibandingkan mengimpor migas.
Perhitungan Kadin, apabila subsidi dicabut sepenuhnya inflasi akan naik 0,6 persen. " Kalau (subsidi dicabut) separuh itu 0,3 sampai 0,4 persen," ujar Ketua Satgas Hilirisasi Mineral Kadin Indonesia Didie Soewondho.