Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan mempercepat revisi APBN 2015 sebelum berakhirnya tahun fiskal 2014. Langkah ini dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan belanja yang lebih besar pada tahun depan.
Hasto Kristianto, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK menjelaskan ruang percepatan revisi postur anggaran tengah dijajaki oleh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam pembahasan RAPBN 2015 dengan DPR. “Dengan ruang yang diberikan tersebut, dimungkinkan bagi pemerintahan baru untuk mengusulkan RAPBNP pada bulan November ataupun Desember tahun ini,” ujar Hasto di Jakarta, Rabu (10/9).
Pada kesempatan tersebut, lanjut Hasto, akan dirumuskan kembali kebijakan pendapatan dan belanja negara, termasuk upaya menutup defisit yang timbul. Dengan demikian, diharapkan APBNP 2015 dapat mendukung pelaksanaan program-program Jokowi-JK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Chairul Tanjung, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan dalam RAPBN 2015 yang disusun oleh pemerintahan saat ini belum tentu memenuhi seluruh kebutuhan pemerintahan mendatang. Oleh karena itu, akan lebih baik jika revisi anggaran dipercepat sebelum tahun berganti agar program-program prioritas presiden terpilih bisa langsung diimplementasikan pada awal 2015. “Tidak semuanya bisa terakomodasi (dalam RAPBN 2015). Oleh karenanya, dibutuhkan APBNP yang keseluruhannya menjadi kewenangan pemerintahan baru,” ujarnya.
Kedati demikian, Menko Perekonomian melihat masih ada peluang bagi pemerintah dan DPR untuk memasukkan program-program prioritas Jokowi-JK dalam pembahasan RAPBN 2015. “Untuk itu kami buka kesempatan agar fraksi-fraksi pendukung berjuang di DPR sehingga program-program yang jadi prioritas presiden terpilih bisa masuk APBN 2015,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Rini Soemarno, Kepala Staf Tim Transisi Jokowi-JK, menuturkan meskipun pihaknya telah berkoordinasi dengan fraksi-fraksi pendukung, tetap ada sejumlah hal yang belum bisa terakomodasi dalam RAPBN 2015 yang diusulkan pemerintah saat ini.