Jakarta, CNN Indonesia -- PT. Adhi Karya Tbk (ADHI), perusahaan konstruksi pelat merah, merevisi target perolehan kontrak baru menjadi Rp 15,2 triliun dari rencana semula Rp 21,1 triliun. Pencapaian itu setelah memperhitungkan mangkraknya proyek pembangunan monorel Jakarta.
Direktur Keuangan Adhi Karya Supardi mengatakan pencapaian kontrak tahun ini meleset hingga Rp 5,9 triliun dari perkiraan awal akibat beberapa proyek yang mundur termasuk diantaranya proyek pemerintah akibat revisi APBN 2014. "Adhi melakukan review atas target kinerja 2014," kata dia di Jakarta, Kamis (18/9).
Adhi Karya merevisi pendapatan usaha menjadi Rp 1,1 triliun atau tumbuh 22,2 persen dari tahun sebelumnya, sedangkan laba bersih menjadi Rp 426,5 miliar, naik tipis 5,1 persen dari tahun lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di tempat yang sama, Sekretaris Perusahaan Adhi Karya M. Aprindy mengatakan perseroan akan menggarap proyek Monorel Jabodetabek bersama Badan Usaha Milik Daerah. Langkah itu dilakukan guna mengurangi kemacetan di ibukota.
"Traffic dari arah Bogor-Bekasi dan Jakarta-Bekasi-Bogor sangat tinggi, maka akan ditarik jalur dari asal traffic itu," ujar dia.
Menurut Aprindy, saat ini ADHI tengah mengajukan nota kesepahaman dengan BUMD setempat terkait pengerjaan rute Bekasi Timur-Cawang dan Cibubur-Cawang-Kota serta Palmerah-Pluit. ADHI juga berencana memfungsikan kembali tiang-tiang monorail yang mangkrak di sepanjang jalan Senayan.
"Kami sudah mengajukan ke Pemda DKI semacam momerandum of understanding terhadap trase-trase tersebut," kata dia.
Saat ini, proyek monorail sepanjang 65 kilo meter itu tengah dikaji besaran biaya pembangunannya. Perseroan juga masih menunggu pasokan dana segar dari BUMN dan BUMD setempat. "Akan diusahakan dengan 30 persen equity didanai BUMN dan BUMD, dan berapa share yang akan diberikan oleh Adhi Karya," jelas dia.
Di tingkat regulasi sendiri, proses persetujuan saat ini sudah sampai ke tangan Menko Perekonomian dan menunggu Perpres untuk segera mengerjakan proyek pembangunan monorail. "Ini sudah disetujui Kementerian Perhubungan dan menunggu Menteri Ekonomi mengeluarkan Perpres, baru bisa mulai pembangunan," ucap dia.