28 Pakar Rumuskan Skenario Sektor Energi

Jakarta, CNN Indonesia -- Banyaknya tantangan dan permasalahan di sektor energi nasional mendorong sejumlah pihak merumuskan Skenario Bandung: Sketsa Energi Indonesia 2030. Terdapat empat skenario yang bisa terjadi pada sektor energi nasional kedepan.

Skenario tersebut antara lain, pertama, Skenario Ombak yang diartikan tidak efektifnya alur birokrasi lantaran penanganan yang lamban dan berlapis. Kedua, skenario Badai yang diartikan akan terlambatnya upaya Pemerintah dan pelaku usaha dalam mengantisipasi perubahan iklim sebagai dampak dari peningkatan eksploitasi energi. Ketiga, Skenario Karang yang mengupas tentang sejumlah sentimen yang mempengaruhi iklim investasi seperti geopolitik internasional dan ketegangan politik di dalam negeri. Dan keempat, Skenario Awak yang ditandai munculnya kesenjangan ekonomi di masyarakat akibat kompetisi yang tidak sehat dalam mencari sumber energi.

Skenario Bandung disusun oleh 28 orang yang berasal dari birokrat, pelaku usaha, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga anggota DPR dan aktivis. Para pakar berkumpul selama dua minggu di Bandung untuk merumuskan skenario ini. "Skenario planning ini diinspirasi dari perubahan Àfrika Selatan yang berhasil keluar dari rezim apartheid dan mampu mengoptimalkan sumber energinya," ujar Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto selaku penggagas Skenari Bandung, Selasa (14/10).

Sejumlah tokoh yang menyusun Skenario Bandung itu diantaranya, pengamat eknomi Faisal Basri, Mantan Dirjen EBETK Kardaya Warnika, Dirjen EBTKE Rida Mulyana, Tri Mumpuni, Darmawan Prasojo, Direktur Pertamina Afdal Bahaudin, Direktur Utama PLN Nur Pamudji, Direktur PGN Wahid Sutopo, Dharmawan Samsu dari BP Indonesia, Bob Kamandanu, dan banyak lagi.

Menyikapi skenario ini, Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono mengatakan, perlu diskursus yang simultan agar Skenario Bandung berguna bagi pemanfaatan sektor energi kedepan. Perencanaan ini diyakini bisa membantu kerja pemerintahan selanjutnya.

Menurut Boediono, Indonesia belum pernah memprediksikan pemanfaatan energi nasional dalam jangka panjang karena terlalu mempersoalkan masalah kebijakan energi jangka pendek. "Kalau tidak direncanakan seperti ini, kita akan hanyut kebelakang," ujar Boediono.

Sementara itu, Ketua Umum Indonesia Petroleum Association Lukman Mahfoedz meminta Pemerintah terus berkoordinasi dengan pelaku usaha terkait penentuan kebijakan di sektor migas. Ini dilakukan agar kebijakan dapat disosialisasikan dengan baik dan tak mengganggu iklim investasi.

"Yang ada sekarang Kementerian ESDM dan Keuangan saling tarik menarik kepentingan terkait pajak dan urusan lain. Jadilah para investor migas pada bingung," kata Lukman.