Modal Asing Meningkat Pasca Jokowi Dilantik

Jakarta, CNN Indonesia -- Investasi asing di Indonesia akan lebih tumbuh setelah pemerintahan Joko Widodo resmi bertugas. Investor menunggu Jokowi memilih kabinet ekonomi profesional dan mengurangi subsidi energi.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, realisasi investasi asing di Indonesia pada kuartal III 2014 cenderung stagnan dengan rata-rata pertumbuhan 16 persen. "Investor asing masih wait and see dengan situasi politik Indonesia," kata Josua kepada CNN Indonesia, Jumat (17/10).

Badan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat penanaman modal asing tumbuh 16,9 persen menjadi Rp 78,3 triliun ddari Rp 67 triliun periode yang sama tahun lalu. Singapura menggeser posisi Jepang dengan mencatat realisasi investasi terbesar kuartal III tahun ini yakni US$ 1,5 miliar. Negara lain yang juga banyak berinvestasi di Indonesia diantaranya Belanda dengan nilai investasi US$ 0,9 miliar dan Inggris US$ 0,8 miliar. Investasi dari Jepang turun karena sudah menyelesaikan proyek mobil murah raham lingkungan (LCGC).

Setelah Jokowi dilantik dan kabinet ditentukan, Josua berharap realisasi investasi asing bisa tumbuh hingga 18 persen pada akhir tahun. Asalkan, Jokowi memilih kabinet ekonomi yang profesional dan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Reformasi budget itu faktor penentu investasi asing ke depan," katanya.

Menurut dia, jika Jokowi menaikkan harga premium dan solar tahun ini, maka akan ada penghematan Rp 100 triliun yang bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Investor mau menanamkan modalnya lebih banyak di Indonesia selama infrastruktur bisa dibenahi. "Sebab infrasktruktur ini turut mempengaruhi besar kecilnya biaya logistik," ujar dia.

Kepala BKPM Mahendra Siregar optimistis pertumbuhan investasi bisa mencapai 17 persen setelah Joko Widodo menjabat sebagai presiden mulai 20 Oktober 2014.
"Figur Joko Widodo ini fenomena yang luar biasa bagi dunia internasional. Hal ini harusnya bisa di kapitalisasi menjadi faktor pendorong investasi. Tentunya dengan ditambah sejumlah perbaikan," kata Mahendra, Jumat (17/10).

Mahendra menyebutkan salah satu kebijakan yang ditunggu investor adalah pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sehingga pemerintah memiliki dana lebih untuk mendanai proyek infrastruktur. Sebab dengan semakin tersebarnya secara merata infrastruktur ke daerah, semakin memudahkan investor dalam melakukan investasi.

"Kami telah mempersiapkan serangkaian program peningkatan investasi yang bisa digunakan pemerintahan mendatang. Seperti memperbaiki pelayanan investasi, sinkronisasi perizinan antar pelayanan terpadu satu pintu di daerah. Sehingga investor yang mau masuk ke lebih dari satu daerah, tidak perlu repot mengurus satu per satu izin di tiap daerah," ujar Mahendra.