Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNNIndonesia.com
Jakarta, CNN Indonesia -- Perekonomian Indonesia sudah sejak lama mengalami permasalahan struktural, yang tergambar dari perkembangan neraca transaksi berjalan. Perlu konfigurasi solusi yang tidak sederhana untuk menjawab persoalan ekonomi yang kompleks tersebut.
Defisit transaksi berjalan merupakan masalah klasik negeri ini sejak masa pemerintahan Orde Baru. Tidak ada kebijakan tunggal dan sederhana untuk menjawab permasalahan struktural ekonomi nasional. Karenanya ada delapan paket kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintahan Jokowi-JK untuk mengatasi permasalahan fundamental dan struktural ekonomi Indonesia.
Pertama, bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk meneruskan kebijakan kewajiban memasukan devisa hasil ekspor ke Indonesia. Upaya ini lebih banyak untuk memperkuat pasar valas dalam negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, merevitalisasi reformasi birokrasi, termasuk modernisasi perpajakan, yang telah kehilangan dinamika. Perlu penetapan standar dan acuan baku untuk setiap perizinan dan pelayanan publik. Secara tidak langsung hal ini juga mengurangi tekanan untuk menambah pinjaman pemerintah.
Ketiga, mendorong dan memberi insentif bagi pemasukkan kembali dana orang Indonesia yang selama ini ditempatkan di luar negeri. Bisa dalam bentuk kemudahan perizinan atau konsensi sepanjang dana tersebut diinvestasikan dalam bidang yang beragam atau untuk pembangunan infrastruktur.
Keempat, pengurangan subsidi, khususnya subsidi energi. Ini menjadi hal yang tidak bisa dihindari oleh pemerintah. Meskipun kondisinya tidak tepat pada saat ini, tetapi langkah ini harus dilakukan guna mengamankan keuangan negara (APBN). Kenaikan harga BBM akan mengurangi penggunaan dan selanjutnya mengurangi impor BBM dan mendorong alokasi sumber daya yang lebih sehat.
Kelima, mendorong pengembangan produksi pertanian, khususnya pangan. Caranya dengan memulai rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier. Upaya ini juga mendukung pengendalian inflasi yang memang lebih bersifat
supply side.
Keenam, menyusun paket kebijakan yang mendukung diversifikasi dan hilirisasi serta pendalaman struktur industri. Hal ini penting untuk memperkuat ekspor dan mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan barang modal.
Ketujuh, mendorong kenaikan peran sektor jasa untuk mengurangi biaya, terutama di sektor transportasi, asuransi, dan travel dalam kegiatan ekspor, impor, dan perjalanan ke luar negeri.
Terakhir atau yang kedelapan, bekerjasama dan mendukung BI dan OJK mengefektifkan program inklusi keuangan dan kampanye menabung nasional. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan dana pihak ketiga sehingga peran pembiayaan lembaga keuangan terhadap perekonomian meningkat.
* Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia