PERUBAHAN NOMENKLATUR

Nomenklatur Tidak Penting Buat Ekonomi

CNN Indonesia
Kamis, 23 Okt 2014 10:17 WIB
Perubahan nomenklatur kementerian perlu untuk menunjukan prioritas pembangunan, tetapi yang terpenting perbaikan koordinasi dan kinerja.
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melalukan perubahan tata nama kementerian dan lembaga sesuai dengan prioritas dan program Nawa Cita (Setpres/Rusman/Antara Foto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Perubahan nomenklatur kementerian wajar terjadi pada setiap pergantian pemerintahan karena menunjukkan prioritas pembangunan nasional. Namun, yang lebih penting bagi pelaku ekonomi adalah perbaikan dan peningkatan fungsi, kinerja dan koordinasi antarkementerian.

"Baik-baik saja nomenklatur berubah, tapi esensinya tetap bagaimana menteri-menteri secara fungsional membuat kebijakan, mengeksekusi dan mendapatkan hasil yang terbaik," ujar Umar Juoro, Ekonom Senior  Center for Information and Development Studies (CIDES) kepada CNN Indonesia, Kamis (23/10).

Menurut Umar, selama ini permasalahan mendasar dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya adalah kurangnya koordinasi antarkementerian yang menyebabkan tugas dan fungsinya sebagai pembantu presiden tidak optimal. Untuk itu, peran menteri koordinator harus ditingkatkan dengan memegang kendali penuh kementerian-kementerian di bawahnya. "Sebelumnya itu kan setiap menteri bisa langsung lapor ke presiden sehingga peran Menko tidak jalan," tuturnya.  

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Umar menilai tidak ada korelasi antara perubahan nomenklatur kementerian ekonomi dengan kinerja perekonomian selama tidak ada perbaikan fungsional secara kelembagaan.

Agung Pambudi, Wakil Ketua II Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD), menilai perubahan nomenklatur kementerian tidak hanya perubahan nama atau pergeseran lokasi, tetapi sangat terkait dengan objektif yang ingin dicapai pemerintah. Artinya, kebijakan ini juga terkait dengan perbaikan kinerja kementerian yang bersangkutan. "Contoh Kementerian Maritim, itu untuk menunjukan pioritas pada pengembangan potensi laut kita yang merupakan negara kepulauan," katanya.

Begitu juga pemecahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dua kementerian. Menurut Agung, dengan adanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dinilai menunjukkan perhatian pemerintah untuk meletakan dasar-dasar pendidikan dan kepribadian, seperti kejujuran, kepatuhan dan lain-lain. Sementara Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi bertujuan melakukan pengembangan pendidikan lebih lanjut yang terkoneksi dengan perkembangan teknologi. "Jadi bukan sekedar perubahan nama," katanya.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER