KABINET JOKOWI

Figur Menteri Ideal Versi Dirut Mandiri

CNN Indonesia
Kamis, 23 Okt 2014 13:44 WIB
Dirut Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin menilai Mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution pantas menduduki Menteri Kordinator Bidang Perekonomian.
Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dengan jajaran direksi Mandiri (Antara/Widodo S Jusuf)
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin menilai mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution pantas menduduki Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dibutuhkan Menteri Kordinator Ekonomi yang bisa membawa pertumbuhan lebih maksimal.

"Saya rasa banyak orang-orang pinter di Indonesia ini seperti beliau (Darmin Nasution) untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi, ya saya doakan saja deh," kata Budi di Jakarta, Kamis (23/10).

Dengan jumlah populasi Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa dan pendapatan perkapita nomor 16 di dunia, menurut Budi, potensi pertumbuhan ekonomi ke depan masih sangat besar. Untuk mencapainya dibutuhkan sosok yang mampu bekerja keras untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Presiden Jokowi sebesar 7 persen.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia berharap Presiden Joko Widodo memilih jajaran menteri, terutama di bidang ekonomi‎ oleh orang-orang yang tidak hanya bersih dari korupsi, tapi juga berkompeten dalam mengoordinasi perekonomian di Indonesia. "Indonesia itu potensinya besar sekali, saya rasa mudah-mudahan kita punya kabinet yang benar-benar membawa Indonesia ke kondisi ekonomi yang sepantasnya dimiliki," ujarnya.

Berdasarkan sejumlah informasi yang beredar, Menteri Kordinator Perekonomian kabarnya tidak lagi membawahi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sebanyak 10 kementerian akan berada di bawahnya, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian PU dan Perum Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria Tata Ruang (Kepala BPN). Hingga kini hal tersebut belum terkonfirmasi sebab Jokowi masih menunggu pertimbangan DPR terkait perubahan nomenklatur itu.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER