Jakarta, CNN Indonesia -- Kabinet Kerja baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo, termasuk jajaran Menteri sektor perekonomian. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyampaikan setumpuk pekerjaan rumah di sektor ekonomi telah menunggu untuk diselesaikan dan harus menjadi bagian 100 hari program kerja menteri.
"Terkait ekonomi saya melihat yang memang perlu disikapi adalah
twin defisit, jadi itu ada resiko defisit transaksi berjalan. Serta risiko terjadinya guncangan terhadap keuangan Indonesia," ujar Agus di Jakarta, Senin (27/10).
Agus menilai penerimaan pajak negara yang tidak optimal, harga komoditas yang semakin turun akibat pelemahan rupiah terhadap dolar, serta masih adanya beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang semakin besar, menyebabkan risiko defisit transaksi berjalan semakin membesar dan mengancam stabilitas sistem keuangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu Indonesia harus mewaspadai perkembangan ekonomi global, terutama dari Amerika Serikat yang memiliki kemungkinan akan menaikan suku bunga acuan Bank Sentral (The Fed Rate). Oleh sebab itu, Agus menambahkan, pemerintah sekarang perlu menghidupkan kembali Rancangan Undang-Undang Jaringan Pengamanan Sistem Keuangan (RUU JPSK).
"Indonesia sangat memerlukan Undang-Undang JPSK, sehingga kita dapat lebih siap kalau seandainya ada tekanan dari luar ke Indonesia," katanya.
Selain dari sektor moneter, mantan Menteri Keuangan ini juga menjelaskan ada pekerjaan rumah di sektor riil industri, serta polemik Upah Minimum Provinsi (UMP).
"UMP ini harus direspon semua pihak, sehingga tidak menciptakan kondisi yang tidak diinginkan di masyarakat kita. Karena hal ini juga berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia," ujarnya.