Menteri Jokowi Jangan Cari Untung Sendiri

Jakarta, CNN Indonesia -- Kekhawatiran penyalahgunaan wewenang oleh Menteri berlatar belakang pengusaha juga melanda Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pasalnya KPPU seringkali menyelidiki kasus yang melibatkan pejabat negara maupun pimpinan daerah yang berujung pada tindak pidana.

Nawir Messi, Ketua KPPU, mengatakan kasus penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang menguntungkan perusahaan atau kelompok sendiri seringkali dilakukan oleh pimpinan daerah. "Kami pernah memeriksa suatu proyek di Sumatera Utara dan menemukan kebijakan seorang Bupati di sana menguntungkan bisnisnya sendiri. Sampai akhirnya kami merekomendasikan ke Kejaksaan Agung untuk turun memeriksa dan akhirnya sampai dipidana," ujar Nawir kepada CNN Indonesia, Senin (27/10).

Bahkan, Nawir kembali membuka kasus penjualan dua kapal tanker jenis very large crude carrier (VLCC) milik PT Pertamina (Persero) pada Juli 2004 yang dianggap merugikan negara sebesar US$ 20 juta-US$ 50 juta.

"Kejadiannya pada kabinet sebelum Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah kami periksa mengarah pada Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Namun meskipun kami sudah menyerahkan bukti pendukung yang menurut kami kuat, tetapi akhirnya Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan (SP3) untuk kasus tersebut," kata Nawir.

Untuk meminimalkan kejadian penyalahgunaan wewenang terjadi lagi dan merugikan pelaku usaha lain dari sisi persaingan usaha, Nawir mengaku instansinya akan lebih proaktif mencermati perkembangan dunia usaha. Tentu sambil menunggu adanya laporan dari masyarakat atau pelaku usaha yang merasa dirugikan dengan kebijakan yang dikeluarkan menteri-menteri.

"Tetapi kami tidak bisa bekerja sendiri. Untuk urusan kriminal seperti contoh tadi, tentu KPPU harus berkoordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi," katanya.

Butuh Ketegasan

Untuk memastikan Kabinet Kerja yang dipimpinnya bisa bekerja lurus dan efektif, Nawir meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas jika menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang oleh menteri anggota kabinetnya. Jokowi juga diharapkan mampu berbagi frame work dan visi-misi kerja yang sama dengan para menterinya, sehingga semua berkomitmen bekerja keras demi kemajuan negara.

"Pemerintah saat ini harus bisa bekerja dengan visi-misi sebuah negara, bukan membawa visi-misi pribadi. Jokowi juga harus tegas dan berani memberhentikan anggota kabinetnya kalau ada tanda-tanda mengutamakan kepentingan pribadi. Jangan sampai menunggu akhir masa jabatan, tetapi langsung berhentikan," kata Nawir.