PLN Ajak Investor Swasta Bangun Pembangkit

Jakarta, CNN Indonesia -- PT PLN (Persero) tengah mempersiapkan sejumlah opsi untuk merealisasikan program penambahan pasokan listrik sebesar 25 ribu megawatt (MW) yang dicanangkan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dalam rencana yang dibuat, PLN akan mengikutsertakan pihak swasta untuk membangun pembangkit listrik selama 5 tahun kedepan.

"Sedang disipakan. Dua minggu lagi kami akan datang ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melaporkan opsi-opsinya," ujar Direktur Utama PLN Nur Pamudji, di Kementerian ESDM, Kamis (30/10).

Nur mengatakan program penambahan pasokan listrik sebesar 25 ribu MW bertujuan untuk menyiasati krisis listrik yang mengancam Indonesia tahun 2020. Demi merealisasikan rencana tersebut, PLN berjanji akan membantu perusahaan swasta dalam mengurus perizinan dan pembebasan lahan yang selama ini menjadi kendala utama di sektor ketenagalistrikan.

"Kendala-kendala tadi bukan jalan buntu melainkan ada solusinya. Sekarang tinggal niat kita saja yang mau atau tidak membangun pembangkit," kata Nur Pamudji.

Pudji Nugroho, Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) menyatakan kesiapannya membantu PLN untuk membangun pembangkit listrik. Dia menilai dengan modal kerja sebesar Rp 60 triliun per tahun, PLN hanya mampu membangun pembangkit sebesar 4 ribu MW per tahun.

"Pastinya harus ada investasi swasta untuk menggapai target itu. Kalau tidak ketersedianan listrik nasional bisa kurang," kata Pudji.

Pemerintah memang sedang mempercepat penyelesaian sejumlah proyek pembangkit listrik yang dicanangkan dalam fast track program (FTP) 1 dan 2 yang sudah dimulai sejak beberapa waktu silam. Namun dari 20 ribu MW total kapasitas yang ditargetkan, realisasi pasokan listrik yang terpasang masih kurang dari 10.000 MW.

"Kalau ekonomi Indonesia mau tumbuh harus ada penambahan kapasitas listrik yang banyak. Harus ada kerjasama Pemerintah dan swasta untuk membangun pembangkit," tegas Nur Pamudji.

Daya Tarik Investor

Naiknya posisi Indonesia dalam peringkat kemudahan berbisnis dari semula 117 menjadi 114 disebut Nur Pamudji akan menarik investor asing untuk mau membangun pembangkit. Sebab naiknya peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia juga disumbang oleh indikator kemudahan mendapatkan listrik nasional (getting electricity) yang naik 23 peringkat dari 101 menjadi 78.

"Ini menandakan kalau upaya kita memperbaiki pelayanan sudah kelihatan dibandingkan tahun lalu. Terlebih untuk sektor industri dan bisnis yang diketahui menjadi salah satu komponen penilaian," ujar Nur Pamudji.

Meningkatnya peringkat kemudahan mendapatkan listrik tak lepas dari adanya upaya pemangkasan prosedur dalam mendapatkan pasokan listrik. Satu diantaranya dengan dihapuskannya prosedur biaya jaminan yang harus disetorkan lebih dulu ke PLN sebelum konsumen mendapatkan pasokan listrik.

Selain itu, adanya pemangkasan jangka waktu instalasi listrik berdaya 147 kilo Volt Ampere (kVA) bagi pelaku industri dan bisnis dari 101 hari menjadi 91 hari juga menjadi salah satu indikator. Faktor itulah yang membuat peringkat kemudahan mendapatkan listrik Indonesia terangkat.

"Imbas positifnya peringkat Fitch rating PLN juga akan terangkat. Mudah-mudahan peringkat ini bisa terus meningkat agar PLN tidak sulit mencari pendanaan," ujar Nur Pamudji.

Saat ini Pemerintah bersama PLN tengah berupaya mempermudah pelaku bisnis dan masyarakat untuk mendapatkan pasokan listrik. Nur Pamudji menargetkan peringkat kemudahan mendapatkan listrik Indonesia bisa mencapai peringkat ke-50. Sehingga bisa membantu meningkatkan posisi kemudahan berbisnis di Indonesia dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Lihat juga:Peringkat Kemudahan Bisnis di Indonesia Naik