KEBIJAKAN MENTERI
SKK Migas Baru Harus Bisa Naikkan Produksi
CNN Indonesia
Jumat, 31 Okt 2014 16:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah pelaku usaha kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas) mengapresiasi langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang bergerak cepat membereskan sejumlah masalah di sektor hulu migas. Salah satunya adalah dengan cara merombak jajaran pimpinan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sehingga realisasi produksi migas bisa diperbaiki.
"Harus kita apresiasilah. Hanya saja Menteri ESDM harus punya hitungan dan putusan yang tepat agar semuanya berkalan optimal," ujar Pengamat Energi John Karamoy kepada CNN Indonesia, Jumat (31/10).
Selain memprioritaskan program pembenahan internal di Kementerian ESDM, Sudirman telah mengungkapkan rencananya untuk mencari Kepala SKK Migas baru paska ditangkapnya Rudi Rubiandini atas kasus suap penjualan gas. Saat ini SKK Migas hanya dipimpin oleh pejabat pelaksana tugas yaitu Johannes Widjanarko.
John berharap, kedepannya Pemerintah dapat memilih Kepala SKK Migas yang bisa membawa industri migas menjadi lebih produktif lagi. Dengan target utama harus memenuhi target lifting migas yang dalam beberapa tahun terakhir meleset dari yang sudah ditetapkan.
"Banyak jajaran di internal SKK Migas yang saya lihat mumpuni, berintegritas dan muda-muda. Mungkin bisa jadi pertimbangan Pemerintah untuk memilih Kepala SKK Migas kedepan," kata John.
Sementara itu Ketua Indonesia Petroleum Association (IPA) Lukman Mahfoedz mengharapkan Kepala SKK Migas kedepan dapat mengambil kebijakan yang cepat ketika memutuskan proposal pengembangan sumur-sumur migas yang selama ini dinilai lambat. Kemampuan seperti ini penting mengingat angka produksi minyak nasional saat ini berada di kisaran 792 ribu barel per hari (BPH) atau jauh dibawah target lifting APBNP 2014.
"Selain itu Kepala SKK Migas harus bisa memotong birokrasi. Diharapkan semua jajaran SKK Migas juga ikut mendukung," kata Lukman.
Jadi BUMN
Selain memilih Kepala SKK Migas yang baru, pemerintah juga berencana menerbitkan aturan berupa Undang-Undang yang akan memayungi keberadaan lembaga ini. Meski begitu, Sudirman masih enggan menjelaskan akan seperti apa bentuk SKK Migas kedepan.
"Kalau nama nanti saja. Yang jelas draf Undang-Undang terus dikaji dan saya belum bisa kasih tahu akan seperti apa lembaga ini kedepannya," kata Sudirman.
John menyarankan agar Pemerintah mengubah SKK Migas menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang khusus menangani kontrak kerjasama dengan perusahaan migas. "Nantinya sifat pengelolaan migas business to business. Tapi mereka tetap harus mengawasi dan masuk ke manajemen untuk mengetahui mekanisme kerjanya," usul John.
"Harus kita apresiasilah. Hanya saja Menteri ESDM harus punya hitungan dan putusan yang tepat agar semuanya berkalan optimal," ujar Pengamat Energi John Karamoy kepada CNN Indonesia, Jumat (31/10).
Selain memprioritaskan program pembenahan internal di Kementerian ESDM, Sudirman telah mengungkapkan rencananya untuk mencari Kepala SKK Migas baru paska ditangkapnya Rudi Rubiandini atas kasus suap penjualan gas. Saat ini SKK Migas hanya dipimpin oleh pejabat pelaksana tugas yaitu Johannes Widjanarko.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Banyak jajaran di internal SKK Migas yang saya lihat mumpuni, berintegritas dan muda-muda. Mungkin bisa jadi pertimbangan Pemerintah untuk memilih Kepala SKK Migas kedepan," kata John.
"Selain itu Kepala SKK Migas harus bisa memotong birokrasi. Diharapkan semua jajaran SKK Migas juga ikut mendukung," kata Lukman.
Jadi BUMN
Selain memilih Kepala SKK Migas yang baru, pemerintah juga berencana menerbitkan aturan berupa Undang-Undang yang akan memayungi keberadaan lembaga ini. Meski begitu, Sudirman masih enggan menjelaskan akan seperti apa bentuk SKK Migas kedepan.
"Kalau nama nanti saja. Yang jelas draf Undang-Undang terus dikaji dan saya belum bisa kasih tahu akan seperti apa lembaga ini kedepannya," kata Sudirman.
John menyarankan agar Pemerintah mengubah SKK Migas menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang khusus menangani kontrak kerjasama dengan perusahaan migas. "Nantinya sifat pengelolaan migas business to business. Tapi mereka tetap harus mengawasi dan masuk ke manajemen untuk mengetahui mekanisme kerjanya," usul John.
Lihat juga:Menteri ESDM Akan Rombak Pimpinan SKK Migas |
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK