KEBIJAKAN EKSPOR

Indonesia Kurangi Ekspor Mentah Hasil Tambang

CNN Indonesia
Selasa, 04 Nov 2014 13:09 WIB
Kurangnya fasilitas pengolahan produk tambang dan migas di dalam negeri, menyebabkan Indonesia tidak pernah menikmati nilai tambah ekspor komoditas tersebut.
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wapres Angola Manuel Domingos Vicente (kanan). (Antara Photo/Andhika Wahyu)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan Indonesia akan mengurangi ekspor mentah hasil tambang serta minyak dan gas bumi (migas) karena dinilai hanya merugikan negara. Masih kurangnya kapasitas pengolahan produk tambang dan migas di dalam negeri, menyebabkan Indonesia tidak pernah menikmati nilai tambah dari ekspor tersebut.

Jokowi menyebut booming harga minyak mentah dan komoditas pertambangan yang terjadi beberapa tahun lalu justru merupakan kutukan bagi Indonesia yang hanya bisa menjual migas dan hasil tambangnya sebagai produk dasar.

"Kita pernah mengalami kutukan minyak dan hutan. Waktu booming minyak kita seharusnya bisa mempunyai sumber keuangan yang besar, tetapi kita tidak bisa manfaatkan," ujar Jokowi saat membuka rapat koordinasi nasional Kabinet Kerja 2014 di Istana Negara, Selasa (4/11).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk itu, Jokowi meminta ekspor mineral mentah dan batubara dikurangi sampai akhirnya bisa dihentikan sama sekali. "Sehingga ekspor sumber daya alam bisa dilakukan dalam bentuk setengah jadi atau jadi dan nilai tambah tersebut ada di Indonesia. Kita tahu 60 persen komoditas ekspor kita adalah berbentuk produk primer. Ini akan kita balik," katanya.
Waktu booming minyak kita seharusnya bisa mempunyai sumber keuangan yang besar, tetapi kita tidak bisa manfaatkan.Joko Widodo

Dampak ke BBM

Rendahnya kapasitas pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar minyak (BBM) yang dimiliki Indonesia menurut Jokowi juga turut andil menyebabkan subsidi BBM meningkat setiap tahun. Kegiatan impor premium, solar, dan minyak tanah yang dilakukan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri seharusnya bisa dikurangi jika kapasitas produksi kilang nasional mencukupi.

"Setiap tahun kita membakar dana subsidi BBM Rp 714 triliun, sementara untuk program kesehatan hanya Rp 202 triliun dan infrastruktur Rp 577 triliun. Ini yang harus kita ubah karena tidak ada negara lain yang melakukan ini," kata Jokowi.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyebutkan sebesar 71 persen masyarakat yang menikmati subsidi BBM justru kalangan menengah atas yang membeli premium untuk mobil pribadi yang dimilikinya. Jokowi mengatakan saat ini pemerintah fokus untuk mengalihkan dana subsidi dari sesuatu yang konsumtif menjadi lebih produktif.

"Subsidi BBM akan saya arahkan ke sektor pertanian untuk subsidi pupuk dan benih untuk petani, infrastruktur, irigasi, dan bendungan. Dalam waktu tiga tahun kita sudah harus swasembada pangan. Selain itu subsidi juga akan digunakan untuk mesin kapal dan pendingin ikan untuk nelayan. Karena dana subsidi yang dihemat sangat besar, kami juga akan mengalokasikan untuk memberi tambahan modal bagi usaha mikro," jelasnya.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER