Pengusaha Ikan Acungkan Jempol untuk Susi

Jakarta, CNN Indonesia -- Upaya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perikanan mendapat apresiasi dari pelaku industri. Meskipun tidak mudah, namun para pengusaha menyatakan akan mendukung Susi dalam mencapai target tersebut.

Tonny Uloli, Mantan Wakil Gubernur Gorontalo yang juga aktif sebagai anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan mengatakan potensi ekspor perikanan Indonesia tahun ini bisa mencapai US$ 4,1 miliar. Angka tersebut sebenarnya bisa lebih besar lagi jika volume ekspor ikan Indonesia bisa ditingkatkan.

"Ikan Indonesia kurang dilindungi padahal punya nilai komersial yang tinggi seperti tuna. Ikan ini laku di pasar ekspor dan selalu bermigrasi di perairan Papua dari perairan Jepang. Namun karena kurangnya penjagaan, kapal nelayan Filipina selalu membajak ikan-ikan tersebut di perairan utara Sulawesi yang merupakan wilayah negara kita," kata Tonny di Jakarta, Selasa (4/11).

Untuk itu, Tonny memberikan apresiasi langkah Susi yang membuat kerjasama dengan Kepolisian untuk menjaga hasil laut Indonesia agar tidak ditangkap nelayan negara lain.

"Ikan Indonesia perlu dilindungi jika kita mau meningkatkan ekspor. Saya juga sangat mendukung ide meningkatkan kontribusi perikanan terhadap produk domestik bruto Indonesia yang saat ini nilainya hanya Rp 600 miliar," kata Tonny.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menyebutkan nilai ekspor ikan Indonesia tidak linier dengan luasnya wilayah laut yang dimiliki. Yugi menyebut negara lain justru bisa menjual lebih banyak ikan dengan luas wilayah laut yang lebih kecil. "Contohnya Thailand. Walaupun secara luas wilayah lebih kecil dari Indonesia, namun hasil ekspor perikanannya bisa mencapai US$ 10,1 miliar," kata Yugi.

Budidaya Ikan

Tingginya nilai ekspor perikanan Thailand, karena negara tersebut berhasil menyeimbangkan hasil produksi ikan tangkap dengan ikan hasil budidaya. Sementara Indonesia belum bisa melakukan hal tersebut dan lebih banyak mengandalkan ikan hasil tangkapan.

Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Parlindungan Purba yang juga pengusaha perikanan menjelaskan lebih mudah bagi pengusaha untuk mengimpor ikan guna memenuhi permintaan dalam negeri daripada harus repot membuka tambak. "Kalau impor kan tinggal buat Letter of Credit saja, kalau bikin usaha tambak baru itu sulit perizinannya," kata Parlindungan.

Selain harus meningkatkan jumlah produksi ikan hasil budidaya, pemerintah juga masih harus membenahi infrastruktur dan mengusahakan relokasi industri perikanan yang selama ini tersentralisasi di Pulau Jawa ke beberapa titik pengelolaan komoditas perikanan di luar pulau Jawa. "Kedua hal ini penting karena bisa menarik investor," ujar Mantan Gubernur Maluku Karel Ralahalu.

Tonny Uloli menambahkan, Pemerintah juga harus lebih pro-aktif menyelesaikan sengketa perdagangan yang dialami pengusaha perikanan Indonesia dengan pemerintah negara tujuan ekspor. Dia mencontohkan kasus retur ikan dalam kemasan kaleng ke Eropa yang sempat ramai beberapa waktu lalu tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah. "Kita sempat mengekspor ikan kemasan kaleng ke Eropa, tapi mereka melakukan retur dengan alasan kalengnya berkarat dan tidak lulus uji kualitas. Padahal setelah diperiksa ulang, kualitas kita sama saja dengan barang-barang impor. Ada upaya untuk mencegah produk perikanan kita masuk ke pasar Eropa," tambah Tonny.

Lihat juga:Susi Andalkan Ikan Sebagai Penyumbang Devisa