Kantor berita Antara melaporkan, dihadapan para pemimpin dunia Jokowi mengakui pemerintah Indonesia memiliki keterbatasan anggaran untuk membangun infrastruktur. Sehingga membutuhkan bantuan investor swasta untuk membangun sejumlah proyek yang telah disusun pemerintah.
"Bujet pemerintah Indonesia untuk membangun infrastruktur terbatas, untuk itu kami menawarkan kesempatan kepada hadirin untuk menanamkan investasinya," kata Jokowi yang didaulat memberikan kata sambutan pertama dalam ajang APEC tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pengalihan alokasi subsidi akan digunakan untuk membangun sektor pertanian terutama untuk irigasi, kemudian untuk menyediakan kapal dan pendingin bagi nelayan, serta membangun sektor Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). Sebagian lainnya akan dialokasikan untuk pendidikan dan infrastruktur," ujarnya.
"Pada 2009, nilai kegiatan ekonomi yang dilayani pelabuhan ini mencapai US$ 3,6 miliar dan 2017 ditargetkan mencapai US$ 15 miliar. Kami juga akan membangun jalur kereta api di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Jadi selain pelabuhan, sektor transporasi massal juga bisa menjadi kesempatan bagi investor untuk masuk," kata Jokowi.
[Gambas:Video CNN]
Sementara dari sisi infrastruktur energi, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan Indonesia juga membutuhkan investor yang berminat menanamkan uangnya untuk membangun pembangkit listrik. Pemerintah berencana membangun pembangkit dengan total kapasitas 35 ribu megawatt (MW) dalam lima tahun sehingga bisa mendukung kegiatan industri dan beberapa proyek pembangunan lainnya.
Perizinan dan Lahan
Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga memastikan calon investor yang berminat menanamkan modalnya selama dirinya memimpin tidak akan mengalami kendala kesulitan memperoleh perizinan maupun mengalami kesulitan membebaskan lahan pada proyek yang diminatinya.
"Sebagian besar investor yang datang kerap mengeluh tentang perizinan dan lahan. Saya telah mendesak menteri terkait, para gubernur, bupati dan walikota untuk mengatasi hal itu. Layanan satu atap perlu diberikan bagi calon investor untuk mempermudah rencana menanamkan modal di Indonesia," tegasnya.