Belajar dari Masa Lalu Demi Pasokan listrik

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan bahwa gagalnya pembangkit listrik di era Susilo Bambang Yudhoyono akan menjadi pembelajaran dalam merealisasikan proyek penambahan pasokan listrik sebesar 35 ribu Megawatt (MW) dalam lima tahun ke depan.

"Kami akan sederhanakan prosedur, pangkas perizinan, dokumen-dokumen yang tidak perlu, hal ini sendiri akan didukung oleh kementerian-kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Agraria, Kehutanan, Keuangan dan BUMN," ujar Sudirman di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (10/11)

Sudirman juga menjanjikan akan membentuk mekanisme kerja yang jelas untuk melancarkan realisasi pasokan listrik 35 ribu Megawatt (MW) ini.

"Yang jelas Proyek 35 ribu MW ini mesti di-delivered, caranya dengan mendorong dengan benar setiap kemampuan," ujar Sudirman.

Lebih lanjut Sudirman menjelaskan bahwa Jokowi-JK mengizinkan keterlibatan pihak ketiga untuk realisasi proyek ini.

"Kami juga diminta betul-betul menggunakan hitungan yang profesional dan transparan agar para pemain industri ini betul-betul dapat insentif," ujarnya menjelaskan.

Pada kesempatan yang sama lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) ini berjanji pemerintah juga akan mengatasi krisis listrik dalam dua tahun.

"Kami akan membentuk satuan tugas atau tim khusus percepatan pembangunan Listrik Nasional, dan tim untuk menghindari krisis listrik," ujar mantan Direktur Utama PT Pindad ini.

Swasembada listrik

Sebagaimana diketahui Dewan Energi Nasional (DEN) menilai penyederhanaan perizinan, kepastian lahan dan pembiayaan menjadi syarat multak untuk mewujudkan mimpi swasembada listrik di tanah air.

"Belajar dari kegagalan FTP (fast track program) 1 dan 2 di era SBY, maka berbagai hambatan itu harus direduksi," ujar Anggota DEN Tumiran kepada CNN INdonesia, Jumat (7/11).

Menurutnya semangat Jokowi untuk menambah pasokan listrik sebesar 35 ribu Megawatt (MW) dalam lima tahun ke depan sejalan dengan target jangka panjang listrik nasional sebesar 115 Gigawatt (GW) pada 2025. Namun, sejauh ini kombinasi usaha pemerintah dan swasta baru sanggup memasok 50 GW.

"Artinya ada kekurangan 75 GW yang harus dipercepat pemerintah dalam 10 tahun ke depan atau kira-kira 7,5 GW per tahun," tuturnya.

Untuk itu, lanjut Tumiran, dibutuhkan investasi yang sangat besar untuk merealisasikan target ambisius tersebut. Keterbatasan anggaran pemerintah dan modal PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), menjadikan keterlibatan swasta sebuah keniscayaan.

"Karena untuk membangun pembangkit listrik berkapasitas 7 GW per tahun itu kira-kira butuh Rp105 triliun hingga Rp120 triliun per tahun," tuturnya.

Sudirman menegaskan bahwa anggaran terkait kelistrikan akan disampaikan dalam dua minggu lagi.

"Gabungan dari Corporate Fund dan APBN, porsinya nanti akan disampaikan, namun ini tidak ada hubungannya dengan CSR karena ini investasi besar, " tutur Sudirman.