Naikkan Harga BBM, Pemerintah Harus Lapor DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diminta melakukan konsultasi rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut berbeda dengan kesepakatan yang dibuat pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dengan Badan Anggaran DPR ketika membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014 yang menyebutkan pemerintah tidak perlu lagi meminta persetujuan DPR untuk menaikkan harga BBM.

Ramson Siagian, politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyampaikan DPR memiliki fungsi legislatif sekaligus menjalankan fungsi pengawasan atas anggaran yang digunakan pemerintah. "DPR kan badan legislatif yang juga memperjuangkan aspirasi rakyat. Kalau mayoritas rakyat tidak setuju BBM naik. Itu harus diperjuangkan," kata Ramson di Jakarta, Selasa (11/11).

DPR kan badan legislatif yang juga memperjuangkan aspirasi rakyat. Kalau mayoritas rakyat tidak setuju BBM naik. Itu harus diperjuangkanRamson Siagian

Ramson menilai rencana pemerintahan baru yang ingin menaikkan harga BBM sebesar Rp 3 ribu per liter, telah menyakitkan hati rakyat. Ramson mempertanyakan mengapa pemerintah memaksa menaikkan harga BBM bersubsidi ketika harga minyak mentah dunia cenderung turun dari angka US$ 105 per barel yang digunakan sebagai asumsi APBN, menjadi US$ 80 per barel seperti yang terjadi saat ini.

"Harga minyak mentah dunia US$ 80, sudah turun kok malah mau dinaikkan harga BBM. Untuk itu pemerintah harus menjelaskan harga pokok penjualan BBM itu berapa, jadi jangan langsung menuduh bahwa rakyat membakar dana subsidi Rp 714 triliun per tahun dengan mengonsumsi BBM. Itu hitungannya dari mana? Harus transparan," kata Ramson.

Pemerintah menurutnya harus mempertimbangkan kembali rencana menaikkan harga BBM. Sebab baru diwacanakan saja, rencana kebijakan tersebut telah menyebabkan naiknya harga-harga barang kebutuhan pokok di pasar. "Selain itu ada inflasi dan pertimbangkan penghasilan para pekerja atau pengusaha kelas menengah ke bawah. Semua harus transparan jadi biar rakyat paham," kata Ramson.

Sebelumnya kenaikan harga BBM ini pun turut diperdebatkan oleh internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sekaligus partai pendukung Jokowi saat Pemilihan Presiden. Namun pengamat politik, Boni Hargens, berpendapat bahwa kenaikan BBM ini bukan urusan partai tapi urusan bangsa.

"Joko Widodo memikirkan yang terbaik untuk rakyat melalui kebijakan-kebijakan populis," kata Boni kepada CNN Indonesia.

Lihat juga:JK Isyaratkan Kenaikan Harga BBM Mendadak