HARGA BBM
Hari Ini Jokowi Pimpin Kabinet Bahas BBM
CNN Indonesia
Senin, 17 Nov 2014 08:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Usai kembali dari lawatannya ke luar negeri tadi malam (16/11), Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan langsung memimpin rapat dengan seluruh menteri Kabinet Kerja hari ini, Senin (17/11). Salah satu topik utama yang akan dibahas adalah mengenai harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Rapat kabinet dijadwalkan akan dimulai pukul 13.00 WIB, dimana ketika masih berada di Australia pada Sabtu (15/11) kemarin Jokowi menyebut sudah menugaskan menteri-menteri terkait untuk melakukan kalkulasi ulang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi seiring dengan kondisi harga minyak mentah dunia saat ini yang cenderung turun.
Pemerintah menurut Jokowi juga akan memperhitungkan dampak inflasi dan memastikan stok BBM nasional dalam jumlah yang aman sebelum mengambil kebijakan terkait harga.
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memperkirakan efek inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi hanya berdampak paling lama tiga bulan sejak harga diumumkan naik. Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan dalam kurun waktu tiga bulan itu, kenaikan harga barang akan langsung terjadi pada bulan pertama setelah kebijakan diterapkan. Lalu dilanjutkan dengan kenaikan tarif angkutan umum.
"Dampak kenaikan tarif angkutan tentu akan menaikkan harga barang dan jasa. Seperti di 2008, dan dampaknya kalau diukur bulan ke bulan itu 3 bulan dan bulan ke 4 kembali normal," ujar Perry pekan lalu.
Seberapa besar dampak kenaikan BBM ke inflasi, Perry menjelaskan itu semua tergantung dari berapa besar kenaikan harga yang diambil oleh Pemerintah. BI memprediksi setiap kenaikan Rp 1.000 per liter akan menambah inflasi 1,1-1,5 persen dan apabila Pemerintah memutuskan menaikan Rp 3.000 per liter akan menyumbang 3,9 persen ke inflasi.
"Itu tergantung seberapa besar subsidi akan ditempuh dan seberapa besar kenaikannya. Konteksnya seperti itu," kata Perry.
Namun, Perry menjamin akan ada respon yang cepat dari pemerintah dengan BI guna menekan kenaikan harga barang-barang konsumsi di tengah masyarakat. "Pengalaman tahun lalu dengan respon yang koordinatif antara BI dan Pemerintah itu dampak terhadap inflasinya jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," kata Perry
Kartu Sakti dan Infrastruktur
Selain membahas BBM bersubsidi, Kabinet Kerja juga rencananya akan membahas empat isu lain secara maraton. Diantaranya program pengalihan dana subsidi kepada masyarakat kecil melalui Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera.
Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kardaya Warnika telah menegaskan, pemerintah harus menjelaskan rencana penggunaan dana subsidi BBM yang bisa dihemat kepada anggota dewan. Meskipun mengakui DPR tidak bisa membatalkan rencana kenaikan harga BBM karena itu merupakan kebijakan pemerintah.
"Pemerintah mau menaikkan harga BBM tidak diharuskan mendapat persetujuan dari DPR. Tetapi kan pemakaian anggarannya untuk apa, itu harus sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). DPR tidak mempunyai hak untuk tidak setuju terhadap harga BBM, tetapi kalau seandainya ada hasil penghematan, dana itu dipakainya mau kemana?," kata Kardaya.
Isu lain yang juga dibahas Kabinet Kerja hari ini adalah perencanaan pembangunan infrastruktur, serta membahas hasil kunjungan ke luar negeri yang dilakukan Jokowi ke KTT APEC, KTT ASEAN, dan KTT G-20 sepanjang pekan lalu.
Rapat kabinet dijadwalkan akan dimulai pukul 13.00 WIB, dimana ketika masih berada di Australia pada Sabtu (15/11) kemarin Jokowi menyebut sudah menugaskan menteri-menteri terkait untuk melakukan kalkulasi ulang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi seiring dengan kondisi harga minyak mentah dunia saat ini yang cenderung turun.
Pemerintah menurut Jokowi juga akan memperhitungkan dampak inflasi dan memastikan stok BBM nasional dalam jumlah yang aman sebelum mengambil kebijakan terkait harga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dampak kenaikan tarif angkutan tentu akan menaikkan harga barang dan jasa. Seperti di 2008, dan dampaknya kalau diukur bulan ke bulan itu 3 bulan dan bulan ke 4 kembali normal," ujar Perry pekan lalu.
"Itu tergantung seberapa besar subsidi akan ditempuh dan seberapa besar kenaikannya. Konteksnya seperti itu," kata Perry.
Namun, Perry menjamin akan ada respon yang cepat dari pemerintah dengan BI guna menekan kenaikan harga barang-barang konsumsi di tengah masyarakat. "Pengalaman tahun lalu dengan respon yang koordinatif antara BI dan Pemerintah itu dampak terhadap inflasinya jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," kata Perry
Kartu Sakti dan Infrastruktur
Selain membahas BBM bersubsidi, Kabinet Kerja juga rencananya akan membahas empat isu lain secara maraton. Diantaranya program pengalihan dana subsidi kepada masyarakat kecil melalui Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera.
Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kardaya Warnika telah menegaskan, pemerintah harus menjelaskan rencana penggunaan dana subsidi BBM yang bisa dihemat kepada anggota dewan. Meskipun mengakui DPR tidak bisa membatalkan rencana kenaikan harga BBM karena itu merupakan kebijakan pemerintah.
"Pemerintah mau menaikkan harga BBM tidak diharuskan mendapat persetujuan dari DPR. Tetapi kan pemakaian anggarannya untuk apa, itu harus sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). DPR tidak mempunyai hak untuk tidak setuju terhadap harga BBM, tetapi kalau seandainya ada hasil penghematan, dana itu dipakainya mau kemana?," kata Kardaya.
Isu lain yang juga dibahas Kabinet Kerja hari ini adalah perencanaan pembangunan infrastruktur, serta membahas hasil kunjungan ke luar negeri yang dilakukan Jokowi ke KTT APEC, KTT ASEAN, dan KTT G-20 sepanjang pekan lalu.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK