Ke Mana Saja Jokowi Alihkan Subsidi BBM?

Jakarta, CNN Indonesia -- Pada saat mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Senin (17/11) lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa subsidi itu akan dialihkan dari sektor konsumtif ke produktif. Saat memberikan pidato di acara Lemhanas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (18/11), Presiden memberikan penjelasan yang lebih gamblang.  
 
Untuk sektor pertanian, Presiden mengatakan penghematan dari kenaikan harga BBM itu akan digunakan untuk membeli pupuk, benih, dan membangun atau memperbaiki irigasi.

"Irigasi yang benar di lapangan ndak ada. Waduk ndak pernah dibangun karena waduk anggaranya Rp 400-500 miliar. Padahal itu produktif untuk hasilkan sesuatu bagi negara," tutur Jokowi.

Di sektor perikanan, sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu mengatakan, daripada anggaran digunakan untuk subsidi BBM, lebih baik dipakai untuk membeli pendingin (cool box) untuk nelayan.

“Sehingga semua saat berangkat ke laut. Ikannya bisa dimasukkan," kata Jokowi.

Adapun untuk sektor usaha mikro di desa, Jokowi berpandangan, perlu diberikan modal kerja yang baik dan terus-menerus. "Gini ratio kita merah, gap sudah 0,413 tahun 2013. Itu bahaya sudah," ucap Jokowi.

Oleh sebab itu, lanjut dia, sudah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk mengalihkan anggaran dari sektor konsumtif ke produktif. "Sehingga mempersempit gini ratio," ucap dia.

Sementara itu, di sektor kesehatan harus dibangun sistem untuk subsidi kesehatan. "Kita pakai banking system," kata Jokowi. Selama ini subsidi kesehatan lewat provinsi, lalu ke kabupaten. Setelah itu, ke camat, lurah, baru kemudian ke RT/RW.

Jokowi menilai sitem ini tidak efisien. "Kelamaan! Jadi bank saja punya sistem, cash transfer, bisa utuh. Kontrol manajemen mudah. Sistem itu yang ingin kita bangun," ujar Jokowi.

Sedangkan untuk sektor pelabuhan laut dalam, Jokowi menargetkan dapat membangun 24 pelabuhan baru dan diperluas. Jika anggaran mampu untuk membangun sendiri, maka tak perlu menunggu ada investasi.

"Kalau ini cepat, produksi bisa masuk semua. Kapal-kapal kita bisa masuk semua. Tidak harus lewat negara lain. Jadi langsung ke tujuan," ujar dia.

Terakhir, untuk sektor transportasi massal, Jokowi beranggapan pembangunannya terlambat sehingga orang lebih memilih untuk membeli sepeda motor. Begitu pula dengan jaringan rel kereta api.

"Fasilitas ini tidak disiapkan pemerintah. Maka dari itu, ini harus dikejar. Transportasi massal harus disediakan. Jakarta terlambat 26 tahun. Rencananya 25 tahun sudah harus ada," tutur Jokowi.