PENANAMAN MODAL
Jokowi akan Rombak Total BKPM
CNN Indonesia
Jumat, 21 Nov 2014 06:57 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) merencanakan sebuah perubahan drastis di tubuh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sebagai pintu masuk utama investasi ke Indonesia, Pemerintah merasa perlu meningkatkan dan mempermudah pelayanan bagi investor agar mau lebih banyak lagi menanamkan modalnya di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah merasa perlu adanya reformasi BKPM.
Salah satu reformasi yang dimaksud adalah mengubah fungsi lembaga yang bertugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. BKPM akan memperoleh wewenang yang lebih besar dalam merumuskan kebijakan tersebut.
"Sesuai keinginan Pak Jokowi kemarin, BKPM harus bisa jadi one stop service agent bagi investor yang akan masuk," ujar Sofyan saat ditemui di Balai Sidang Jakarta Senayan, Kamis (20/11) malam.
Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut mengatakan pemerintah masih merumuskan lebih lanjut tugas dan wewenang BKPM yang akan menjadi satu-satunya badan yang ditugaskan pemerintah untuk mengurus investasi. Proses tersebut diperkirakan cukup memakan waktu karena pemerintah harus mendelegasikan kewenangan perizinan investasi yang ada di kementerian/lembaga ke tangan BKPM sepenuhnya.
"Intinya adalah BKPM nantinya jadi lembaga yang fleksibel dan mampu menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan investor. Itu nanti akan dibicarakan," ujar Sofyan.
Terkait dengan posisi Kepala BKPM yang saat ini kosong akibat ditinggal Mahendra Siregar, Sofyan mengaku menyerahkan prosesnya kepada Presiden Jokowi sebelum akhir 2014.
"Itu kan wewenang presiden, yang penting kita mau perbaiki one stop service. Itu bagian dari reformasi," kata Sofyan.
Sementara Presiden Jokowi sendiri mengaku belajar banyak tentang investasi dari Pemerintah Tiongkok, usai melakukan kunjungan kerja ke negara tersebut pekan lalu. Menurut Jokowi, Tiongkok membuka kesempatan investasi bagi perusahaan asing untuk sektor infrastruktur.
"Mereka bilang siapapun boleh masuk berinvestasi di jalan dan infrastruktur lainnya. Karena kalau ada masalah, tidak mungkin investor itu mencabut jalan yang dibuatnya terus diangkut ke negara asalnya," kata Jokowi.
Jokowi pun mulai berfikir akan pentingnya investasi asing, sebab dia mengakui, anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk mendanai semua proyek. Dia menginginkan investasi asing (Foreign Direct Invesment) bisa menjadi andalan pemerintah Indonesia dalam membangun infrastruktur yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah itu.
"Kita akan terus genjot investasi asing, kita pangkas perizinan," tutup Jokowi.
Kuartal III
BKPM mencatat realisasi investasi pada kuartal III 2014 naik 19,3 persen menjadi Rp 119,9 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 100,5 triliun. Nilai uang yang ditanamkan investor dalam negeri (PMDN) tumbuh lebih tinggi dibandingkan investor asing (PMA) yang cenderung stagnan.
Nilai PMDN tercatat naik 24,2 persen menjadi Rp 41,6 triliun dibandingkan Rp 33,5 triliun di kuartal III 2013. Sementara nilai PMA tumbuh lebih rendah sebesar 16,9 persen menjadi Rp 78,3 triliun dibandingkan Rp 67 triliun di kuartal III 2013.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah merasa perlu adanya reformasi BKPM.
Salah satu reformasi yang dimaksud adalah mengubah fungsi lembaga yang bertugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. BKPM akan memperoleh wewenang yang lebih besar dalam merumuskan kebijakan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut mengatakan pemerintah masih merumuskan lebih lanjut tugas dan wewenang BKPM yang akan menjadi satu-satunya badan yang ditugaskan pemerintah untuk mengurus investasi. Proses tersebut diperkirakan cukup memakan waktu karena pemerintah harus mendelegasikan kewenangan perizinan investasi yang ada di kementerian/lembaga ke tangan BKPM sepenuhnya.
Terkait dengan posisi Kepala BKPM yang saat ini kosong akibat ditinggal Mahendra Siregar, Sofyan mengaku menyerahkan prosesnya kepada Presiden Jokowi sebelum akhir 2014.
"Itu kan wewenang presiden, yang penting kita mau perbaiki one stop service. Itu bagian dari reformasi," kata Sofyan.
Sementara Presiden Jokowi sendiri mengaku belajar banyak tentang investasi dari Pemerintah Tiongkok, usai melakukan kunjungan kerja ke negara tersebut pekan lalu. Menurut Jokowi, Tiongkok membuka kesempatan investasi bagi perusahaan asing untuk sektor infrastruktur.
"Mereka bilang siapapun boleh masuk berinvestasi di jalan dan infrastruktur lainnya. Karena kalau ada masalah, tidak mungkin investor itu mencabut jalan yang dibuatnya terus diangkut ke negara asalnya," kata Jokowi.
Jokowi pun mulai berfikir akan pentingnya investasi asing, sebab dia mengakui, anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk mendanai semua proyek. Dia menginginkan investasi asing (Foreign Direct Invesment) bisa menjadi andalan pemerintah Indonesia dalam membangun infrastruktur yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah itu.
"Kita akan terus genjot investasi asing, kita pangkas perizinan," tutup Jokowi.
Kuartal III
BKPM mencatat realisasi investasi pada kuartal III 2014 naik 19,3 persen menjadi Rp 119,9 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 100,5 triliun. Nilai uang yang ditanamkan investor dalam negeri (PMDN) tumbuh lebih tinggi dibandingkan investor asing (PMA) yang cenderung stagnan.
Nilai PMDN tercatat naik 24,2 persen menjadi Rp 41,6 triliun dibandingkan Rp 33,5 triliun di kuartal III 2013. Sementara nilai PMA tumbuh lebih rendah sebesar 16,9 persen menjadi Rp 78,3 triliun dibandingkan Rp 67 triliun di kuartal III 2013.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK