Dikritik Kadin, Pemerintah Malah Terbitkan SBN Rp 277 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Baru saja Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengkritisi kegemaran pemerintah mengambil utang, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro malah mengatakan pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Rp 277 triliun tahun depan.

Menurut Bambang keputusan pemerintah menerbitkan SBN adalah untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Bambang mengakui surat utang memang telah menjadi instrumen pembiayaan APBN sejak lama. Jumlahnya pun semakin meningkat dari tahun ke tahun. "Jumlah outstanding surat utang pemerintah naik dari Rp 581,7 triliun pada akhir 2009 menjadi Rp 1.220,9 triliun pada Juni 2014,” kata Bambang di Jakarta, Jumat (21/11).

Namun menurut Bambang, nilai outstanding surat utang Indonesia baik pemerintah maupun korporat masih lebih kecil dibandingkan negara-negara Asia lainnya. "Menurut data Asian Development Bank pada 2013, Thailand, Malaysia, dan Singapura memiliki jumlah outstanding surat utang lebih banyak dari kita yang hanya berjumlah US$ 123 miliar. Bahkan kalah jauh angkanya dibanding Korea Selatan yang outstanding nya sebesar US$ 1.759 miliar,” tambahnya.

Maka dari itu pemerintah akan meningkatkan porsi pembiayaan APBN melalui penerbitan surat utang mulai tahun depan. Bambang mengatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan penerbitan SBN secara gross sebesar Rp 431 triliun sebagai instrumen penerimaan APBN 2015. Angka tersebut meningkat sebesar Rp 3 triliun dibanding penerbitan SBN 2014 yang berjumlah Rp 428 triliun untuk mendanai target defisit APBN sebesar Rp 246 trliun.

Pilihan Redaksi Selama 54 Tahun RI Berutang Rp 3.488 Triliun Utang Luar Negeri Indonesia Naik ICW Desak Pemerintah Tagih Piutang Rp260 T Kadin: Utang Melemahkan Ekonomi Indonesia

Bambang juga berdalih, dengan menerbitkan surat utang, Indonesia mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi mengingat ekspansi dari segi instrumen finansial akan mempermudah pembiayaan baik dari sektor pemerintah maupun swasta.

"Kami membutuhkan dukungan lembaga-lembaga terkait serta Self Regulatory Organization (SRO) untuk dapat mewujudkan hal ini,” tambah Bambang.

Sebelumnya Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengkritisi besarnya kombinasi utang swasta dan pemerintah yang semakin membebani ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Bambang dalam Rapat Kerja Nasional Kadin di Jakarta, hari ini.