Pengusaha Minta Dilibatkan Pada Penetapan UMR

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto mengatakan pengusaha tidak setuju dengan penetapan Upah Minimum Regional (UMR) yang dilakukan sepihak oleh pemerintah. Menurutnya, pengambilan keputusan UMR harus dilaksanakan antara pemerintah, organisasi buruh, serta pengusaha.

"Namun kadang pemerintah suka melupakan pengusaha. Makanya kita tidak setuju dengan langkah yang pemerintah ambil," ujar Bambang di Jakarta, Senin (24/11).

Menurut Bambang, keputusan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah daerah malah justru memberikan disparitas antar wilayah yang semakin jauh. "Coba kita lihat saja, UMR Jakarta Rp 3,2 juta, sedangkan UMR Jawa Tengah hanya Rp 1,1 juta," ujarnya.

Dia menilai perbedaan UMR yang diterapkan pemerintah tersebut akan menimbulkan dua implikasi. Pertama, orang-orang yang berada di kawasan UMR rendah akan tertarik untuk datang ke wilayah dengan UMR yang nilainya lebih tinggi. Di samping itu, implikasi lainnya adalah investor mulai melirik wilayah yang memiliki nilai UMR lebih kecil.

“Menariknya, akan ada persaingan investasi antar wilayah. Ke depannya sih mungkin tidak ada lagi investasi di Jakarta karena investor akan beralih ke daerah yang cost-friendly,” katanya.

Adanya ketimpangan ini akan mengakibatkan terbukanya peluang-peluang baru bagi daerah-daerah di luar pulau Jawa untuk berkembang. Namun menurutnya, tetap saja UMR tak hanya jadi faktor penentu untuk mencapai hal tersebut.

"Kita masih kekurangan energi dan kita mengalami kesulitan untuk pembiayaan, baik untuk pembangunan infrastruktur maupun lapangan usaha baru. Dengan dipotongnya subsidi BBM, kami memiliki harapan tinggi terhadap pemerintahan yang baru untuk segera mengalihkan dana subsidinya untuk pembiayaan-pembiayaan tersebut," ujarnya.