Jokowi Enggan Penuhi Permintaan Dana Rp 1 Triliun dari APPSI

Bogor, CNN Indonesia -- Permintaan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang menginginkan Pemerintah Pusat memberikan dana tambahan sebesar Rp 1 triliun per provinsi akibat naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlalu besar.

Meskipun secara prinsip pemerintah pusat setuju dana tersebut bisa digunakan pemerintah provinsi untuk mendanai program kesejahteraan masyarakat yang terdampak kenaikan harga premium dan solar tersebut.

"Tidak harus kemudian satu provinsi dapat Rp 1 triliun. Ada faktor lain yang bisa digunakan sebagai perhitungan dalam menentukan besarannya," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11).

Jokowi menyebutkan faktor tersebut antara lain, luas wilayah, jumlah penduduk tiap provinsi, jumlah penduduk miskin, dan lain sebagainya.

"Saya minta Menteri Keuangan untuk menghitung besaran dana yang pasti untuk tiap provinsi," katanya.

Permintaan dana tambahan dengan nilai total Rp 34 triliun tersebut berasal dari Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo yang menyampaikan permintaan tersebut kepada Jokowi dalam pertemuan informal pemerintah pusat dan daerah seluruh Indonesia di Istana Bogor hari ini.

Menurut Gubernur Sulawesi Selatan itu, APPSI sebelumnya telah menyampaikan permintaan tersebut kepada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Syahrul mengatakan pemerintah daerah membutuhkan dana tambahan untuk mendukung program-program kesejahteraan rakyat yang dijalankannya setelah harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan.