Kepolisian Siap Tingkatkan Pengamanan Menteri Terancam

Jakarta, CNN Indonesia -- Dua orang Menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengaku mendapatkan ancaman atas kebijakan agresif yang dibuatnya. Keduanya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang gencar memberantas mafia minyak dan gas bumi (migas), serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mengeluarkan kebijakan moratorium atau larangan beroperasi kapal penangkap ikan besar.

Untuk memberikan perlindungan, Kepolisian Republik Indonesia menyatakan siap meningkatkan standar pengamanan jika diminta oleh menteri yang bersangkutan.

"Negara ini negara hukum, jadi tidak boleh sampai ada yang melakukan pelanggaran hukum. Ancaman itu salah satu tindakan pelanggaran hukum," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Agus Rianto saat dihubungi CNN Indonesia, Selasa (2/12).

Agus menjelaskan sesuai standar pengamanan pejabat negara yang berlaku, selama ini sudah ada anggota Kepolisian yang ditugaskan mengamankan masing-masing menteri kabinet. “Untuk satu orang menteri, melekat satu tim polisi yang jumlahnya empat orang atau lebih. Tergantung kebutuhan,” jelasnya.

Untuk dapat menambah personil polisi, Agus mengaku tinggal menerima permintaan dari menteri terkait. Namun, sampai saat ini dia menyatakan belum mendapatkan informasi mengenai laporan permintaan perlindungan dari menteri manapun.

Pilihan Redaksi Merasa Diintervensi, Menteri Susi Minta Perlindungan Jokowi Diancam, Menteri ESDM Minta Perlindungan TNI dan Polri Sudirman Said Lanjutkan Aksi Bersih-Bersih Kementerian ESDM

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengaku mendapat ancaman dari pihak eksternal terkait upayanya memperbaiki tata kelola migas di Indonesia. Ancaman sampai ke Sudirman melalui sambungan telepon dari sejumlah orang yang tidak dia kenal.

Untuk mengatasi masalah ini, Sudirman mengaku akan meminta perlindungan dari penegak hukum seperti Kepolisian dan TNI.

"Kemarin saya juga sudah bicara dengan BIN dan akan meminta bantuan Panglima TNI mengenai masalah keselamatan. Soalnya industri ini sangat besar," tuturnya.