KEBIJAKAN PEMERINTAH

Menkeu: Reformasi Subsidi BBM Berlanjut Tahun Depan

CNN Indonesia
Rabu, 03 Des 2014 12:09 WIB
Pemerintah akan menerapkan skema subsidi tetap, yakni dengan mematok besaran subsidi per liter BBM, sehingga harga jual sewaktu-waktu bisa naik atau turun.
Menteri Keuangan Bambang P.S> Brodjonegoro menjelaskan rencana pemerintah menerapkan skema subsidi tetap, yakni dengan mematok besaran subsidi per liter BBM, sehingga harga jual sewaktu-waktu bisa naik atau turun.(REUTERS/Darren Whiteside)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan reformasi subsidi BBM masih akan berlanjut, antara lain dengan menerapkan skema subsidi tetap (fixed subsidy). Dengan demikian harga jual BBM bersubsidi sewaktu-waktu bisa naik atau turun mengikuti tren harga minyak dunia.

"Dalam konsep ini, besaran subsidi akan dipatok per liter BBM. Jadi tidak seperti saat ini dimana harga jual BBM bersubsidi yang ditetapkan fixed pada suatu harga tertentu," jelasnya pada acra Investor Gathering, Rabu (3/12).

Dari sisi fiskal, kata Bambang, skema subsidi tetap akan membantu pemerintah mempermudah mengendalikan anggaran subsidi. Sebab, total belanja subsidi hanya akan bergantung pada volume konsumsi dan tidak dipengaruhi oleh perubahan atau volatilias faktor eksternal, seperti nilai tukar dan harga minyak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Menkeu, salah satu yang menjadi faktor pendorong dilakukannya penyesuaian harga BBM bersubsidi baru-baru ini adalah beban belanja subsidi di APBN yang terus membengkak. Secara umum, Bambang Menilai belanja subsidi yang besar merupakan hal yang wajar bagi negara berkembang, namun yang menjadi tidak wajar adalah selama ini penyalurannya kurang tepat sasaran.

"Pengurangan beban belanja subsidi akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar serta membuka kesempatan untuk dilakukannya realokasi anggaran pemerintah kepada belanja yang lebih produktif, khususnya untuk pengambangan infrastruktur dasa," jelas Bambang.

Dia menjabarkan infrastruktur dasar yang menjadi prioritas pemerintah adalah infrastruktur yang mendukung terciptanya ketahanan pangan dan maritim, termasuk sektor pertanian, perikanan, dan juga sektor energi. "Selain realokasi untuk peningkatan belanja infrastruktur, savings dari penghematan subsidi defisit anggaran, khususnya untuk tahun 2015, sebagai antisipasi ketidakpastian ekonomi global di masa depan, seperti kenaikan suku bunga A," ujarnya.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER