Dividen BUMN Dihapus Jika Penerimaan Pajak Naik

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menjelaskan rencana pemangkasan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada kas negara bisa dilakukan dengan syarat Kementerian Keuangan berhasil meningkatkan penerimaan pajak tahun depan.

"Kalau kita berhasil meningkatkan pajak yang besar dan banyak, dividen BUMN bukan prioritas," ungkap Sofyan saat ditemui di Kementerian Keuangan, Rabu (3/12) malam.

Selama ini menurut Sofyan, BUMN yang dividennya tidak diambil berhasil membuat kondisi permodalan BUMN tersebut menjadi kuat dan mampu berkembang.

Sofyan meyakini kedepannya penerimaan pajak akan meningkat sehingga pemerintah tidak perlu lagi menyedot dana dari BUMN. "Tapi saya yakin akan ada peningkatan pajak. Jadi dividen BUMN itu bukan pilihan yang harus diambil," kata dia.

Pilihan Redaksi Pertamina, Andalan Dividen Pemerintah dari Masa ke Masa Komisaris Pertamina Pasang Target Tinggi untuk Direktur Baru

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan seluruh BUMN untuk tidak menyetorkan dividen atau bagi hasil laba perusahaan kepada pemerintah sebagai pemegang saham. Namun dividen yang bisa disimpan tersebut harus digunakan oleh BUMN yang bersangkutan untuk mendukung program pemerintah dalam membangun infrastruktur.

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2015, dividen dari perusahaan BUMN ditargetkan mencapai sebesar Rp 43,73 triliun.