Tim Antimafia Migas Minta Dukungan DPR Agar 'Naik Kelas'

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas sudah menabrak aturan dan kewenangan instansi lain dalam memberantas mafia migas. Menanggapi kritik tersebut, Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas (Migas) Fahmi Radi justru meminta dukungan DPR untuk memperjuangkan timnya agar "naik kelas" menjadi setingkat menteri atau langsung di bawah presiden.

Kalau judulnya perang melawan mafia migas, seharusnya diam-diam. Tapi tim ini banyak menyampaikan ke media.Komaidi Notonegoro

"Setelah kami melihat ekspektasi besar dari masyarakat, banyak yang kaget juga kami di bawah Menteri (ESDM). Mungkin bapak dari DPR bisa menyuarakan agar kami naik level," ujar Fahmi dalam sebuah acara diskusi di Warung Daun Cikini, Sabtu (6/12).

Pernyataan Fahmi tersebut merupakan respon atas kritik yang disampaikan Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika dalam forum tersebut. Kardaya menilai pemerintah keliru jika ingin memberantas mafia migas dengan membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas mengingat tingkat kewenangannya terlalu rendah.

"Tim ini pada awalnya bukan untuk memberantas mafia. Tim ini levelnya terlalu rendah. Tidak mungkin masuk mana-mana karena hanya di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)," katanya.

Karena dibentuk dan berkedudukan di bawah Kementerian ESDM, lanjut Kardaya, maka tidak tepat jika tim yang diketuai Faisal Basri ini ikut campur dalam bisnis PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

"Jadi harus secara serius dibenahi leveling-nya supaya tidak menabrak (kewenangan). Kalau saya berpendapat seandainya tim ini dianggap penting dan serius, tingkatkan levelnya menjadi di bawah Presiden langsung," ujar Kardaya.

Salamudin Daeng, Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, mengaku kaget dengan gebrakan Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas yang tiba-tiba langsung melabrak Pertamina dan Petral. Pasalnya, Salamudin menilai kedudukan tim besutan Faisal Basri ini terlalu rendah karena dibentuk hanya dengan keputusan Menteri ESDM.

"Kesannya ini lebih grasak-grusuk dibanding LSM. Belum belum sudah melabrak Pertamina dan Petral," kata Salamudin mengkritik.

Dia mencurigai Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas atau Tim Antimafia Migas membawa agenda tertentu dari kelompok tertentu. Salah satunya kepentingannya adalah melengserkan Petral selaku perusahaan pemegang konsensi impor minyak.

Pilihan Redaksi Tim Antimafia Migas Harus Panggil Aktor Belakang Layar Petral Tim Antimafia Migas: Banyak Mafia Main di Lingkar Kekuasaan Komisi VII DPR Anggap Tim Antimafia Migas Sudah Kebablasan

"Saya kaget Pak Faisal menlabrak Petral, tapi memuji perusahaan lain yang asing. Saya kira ini ada hidden agenda," katanya.

Sindiran terhadap Tim Antimafia migas juga datang dari Direktur Reforminer Institute Komaidi Notonegoro. Dia menilai Faisal Basri dan kawan-kawan hanya memanfaatkan sentimen publik untuk mempermasalahkan Pertamina dan Petral.

"Kalau judulnya perang melawan mafia, kita ingat James Bond, aksinya diam-diam. Tapi tim ini banyak menyampaikan ke media. Ini kurang produktif," ucapnya.

Menurut Komaidi, Petral tetap diperlukan sebagai perusahaan pengimpor minyak. Sekalipun dibubarkan, Komaidi meyakini akan dibentuk unit baru di tubuh Pertamina yang tugas dan fungsi yang sama dengan Petral. "Jadi tim reformasi harus hati-hati. Kenapa petral ada di Singapura? Karena di sana pajaknya lebih murah dan merupakan salah satu pusat perdagangan minyak dunia," jelasnya.

Fahmi Radi mengakui timnya menggandeng mafia migas sebagai strategi untuk mencari data dan informasi mengenai penyimpangan di sektor migas. "Jadi kalau ada tuduhan tim ini disusupi mafia, barangkali beralasan. Tapi itu sesungguhnya strategi kami, katanya.