MAFIA MIGAS
Tim Antimafia Migas: Banyak Mafia Main di Lingkar Kekuasaan
CNN Indonesia
Sabtu, 06 Des 2014 12:51 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Fahmi Radi, Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, mengatakan banyak mafia di sektor migas yang sudah puluhan tahun merajalela di Indonesia. Dampaknya sangat sistemik, tapi sulit disidik dan ditangkap karena aksinya tidak terlihat.
"Mafia migas itu bisa individu atau sekelompok orang yang memburu rente. Memanfaatkan kedekatan dengan pengambil keputusan. Ada di kalangan pengusaha maupun di lingkungan pengambil keputusan," ujarnya di Warung Daun Cikini, Sabtu (6/12).
Menurutnya, banyak anomali di sektor migas yang timbul akibat permainan dari para mafia migas. Tertangkapnya Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Fuad Amin Imron menjadi contoh aksi mafia migas yang sudah merambah ke berbagai daerah.
"Karena itu tim antimafia migas akan menganalisis dan mengevaluasi sistem yang ada sekarang, yang meninggalkan lubang-lubang tempat mafia migas masuk," katanya.
Untuk itu, lanjut Fahmi, Tim Reformasi Tata kelola Migas atau Tim Antimafia Migas akan merumuskan tata kelola sektor migas yang lebih baik. Dalam prosesnya, tim akan memprioritaskan penanganan sejumlah kasus. "Misalnya kasus di Petral, Pertamina dan SKK Migas," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Alumni Akademi Migas Ibrahim Hasyim, mengatakan praktik mafia migas akan selalu ada di Indonesia meskipun banyak pelakunya yang tertangkap. Hal ini terjadi karena ketidakjelasan prioritas pemerintah dalam membenahi tata kelola sektor migas.
"Ini seperti cerita Abu Nawas di Negeri 1.001 malam yang tidak akan habis. ," ujarnya.
Menurut Ibrahim, perlu diperjelas apakah pemerintah ingin mendahulukan perbaikan bisnis proses atau memburu para pemain di sektor migas. Untuk itu, harus dibuat peta jalan perbaikan sektor migas agar tidak sembarangan menuding semua pemain di sektor migas sebagai mafia.
"Kalau tidak dijelaskan kasihan juga manusianya kalau dicap semua. Tentu perbaikan tata kelola untuk memperkecil ruang itu yang kami tunggu," katanya.
Komaidi Notonegoro, Direktur Reforminer Institute, menambahkan sulit untuk menbak adanya mafia migas di Negeri ini. "Seperti kita meyakini udara. Kita percaya ada, tapi bentuknya bagaimana sulit diterka karena informasinya juga simpang siur," jelasnya.
Dia mengatakan reformasi sektor migas, mulai dari hulu hingga hilir, bukan wacana baru, tetapi sudah puluhan tahun didengungkan pemerintah. Karenanya, Komaidi menilai justru yang perlu direformasi adalah kinerja dari pada pemerintah dan DPR selaku eksekutif dan legislatif pembuat kebijakan.
"Ketika perizinan lambat dalam satu tahun, kita hitung saja berapa kerugiannya. Jangan-jangan kerugian itu karena lambatnya pemerintah," katanya.
"Mafia migas itu bisa individu atau sekelompok orang yang memburu rente. Memanfaatkan kedekatan dengan pengambil keputusan. Ada di kalangan pengusaha maupun di lingkungan pengambil keputusan," ujarnya di Warung Daun Cikini, Sabtu (6/12).
Menurutnya, banyak anomali di sektor migas yang timbul akibat permainan dari para mafia migas. Tertangkapnya Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Fuad Amin Imron menjadi contoh aksi mafia migas yang sudah merambah ke berbagai daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk itu, lanjut Fahmi, Tim Reformasi Tata kelola Migas atau Tim Antimafia Migas akan merumuskan tata kelola sektor migas yang lebih baik. Dalam prosesnya, tim akan memprioritaskan penanganan sejumlah kasus. "Misalnya kasus di Petral, Pertamina dan SKK Migas," jelasnya.
Mafia migas sama dengan narkoba. Ditangkap sana sini, tetap selalu adaIbrahim Hasyim |
Menurut Ibrahim, perlu diperjelas apakah pemerintah ingin mendahulukan perbaikan bisnis proses atau memburu para pemain di sektor migas. Untuk itu, harus dibuat peta jalan perbaikan sektor migas agar tidak sembarangan menuding semua pemain di sektor migas sebagai mafia.
"Kalau tidak dijelaskan kasihan juga manusianya kalau dicap semua. Tentu perbaikan tata kelola untuk memperkecil ruang itu yang kami tunggu," katanya.
Komaidi Notonegoro, Direktur Reforminer Institute, menambahkan sulit untuk menbak adanya mafia migas di Negeri ini. "Seperti kita meyakini udara. Kita percaya ada, tapi bentuknya bagaimana sulit diterka karena informasinya juga simpang siur," jelasnya.
Dia mengatakan reformasi sektor migas, mulai dari hulu hingga hilir, bukan wacana baru, tetapi sudah puluhan tahun didengungkan pemerintah. Karenanya, Komaidi menilai justru yang perlu direformasi adalah kinerja dari pada pemerintah dan DPR selaku eksekutif dan legislatif pembuat kebijakan.
"Ketika perizinan lambat dalam satu tahun, kita hitung saja berapa kerugiannya. Jangan-jangan kerugian itu karena lambatnya pemerintah," katanya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK