Giliran Pejabat Negara 'Disentil' Menkeu Soal Disiplin Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro meminta pejabat kementerian, lembaga dan pemerintah daerah disiplin dalam menyetorkan pajak dan tidak mentolerir praktik ilegal yang bisa merugikan keuangan negara. Kepatuhan aparat negara dinilai penting untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kuat dan sehat.

"Yang paling penting tingkat kepatuhan. Kami mohon kedisiplinan untuk menyetorkan pajak kepada kas pemerintah pusat. Kedua, kalau bapak ibu punya otoritas kami harapkan tidak lagi mentolerir yang ilegal," ujar Menkeu pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (18/12).

Pilihan Redaksi Menkeu Kritik Ketidakpatuhan Orang Kaya Membayar Pajak Menkeu Sindir Balik Kelakuan Anggota Kadin Pengemplang Pajak

Tahun ini, Bambang berharap sektor pajak menyumbang Rp 1.100 triliun ke kas negara atau sekitar tiga kali lipat dari kontribusi sektor sumber daya alam (SDA) selama ini. Namun, dengan anjloknya harga komoditas, Menkeu mengatakan sektor SDA tidak lagi bisa diharapkan sebagai penyokong keuangan negara sehingga pajak menjadi andalan utama.

"Jadi tolong bantu kami di Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak untuk bisa mengumpulkan (penerimaan negara) secara optimal," tuturnya.

Bambang menuturkan optimalisasi penerimaan negara, terutama dari pajak, akan mempengaruhi porsi transfer dana ke daerah. Naiknya penerimaan seiring dengan meningkatnya kepatuhan, kata Bambang, akan membuat ekonomi dan anggaran daerah menjadi lebih kuat.

Selain itu, lanjut Bambang, defisit APBN diharapkan bisa ditekan mendekati 1 persen produk domestis bruto (PDB). "Saya yakin defisit kita pelan-palan berkurang. Target kita defisit APBN mendekati 1 persen," tuturnya.

Sebelumnya, Bambang Brodjonegoro menyindir perilaku sebagian besar orang kaya di Indonesia yang tidak patuh membayar pajak. Menurutnya, peningkatan harta orang kaya di Indonesia tidak sebanding dengan rendahnya setoran pajak mereka.