Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan rencana Kementerian Keuangan menerapkan susbidi bahan bakar minyak (BBM) tetap belum mendapat restu Presiden Joko Widodo. Menurutnya, ada dua opsi lain yang juga dipertimbangkan terkait pengelolaan subsidi BBM pada tahun depan.
Penegasan Sofyan Djalil tersebut sekaligus
mematahkan pernyataan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro soal kepastian penerapan subsidi BBM tetap mulai 2015.
"Belum (dipilih), itu kan baru opsi. Kita belum melaporkan ke Presiden, jadi tidak boleh sebelum ketemu Presiden dong," kata dia, Jumat (19/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Satu dari dua opsi alternatif yang pernah disebut Sofyan Djalil adalah mempertahankan kebijakan subsidi harga BBM yang selama ini diterapkan. Sementara opsi yang lainya masih dirahasikan.
Intinya, kata Sofyan, pemerintah perlu mempertimbangkan tiga hal dalam memutuskan opsi kebijakan subsidi BBM. Yakni realisasi anggaran subsidi BBM, harga patokan BBM Singapura (MOPS), dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
"Nanti kita lihat mana opsi yang paling optimum dan itu yang akan diputuskan," jelas dia.
Sofyan menambahkan opsi apapun yang nantinya dipilih presiden, dipastikan tidak akan melanggar hukum apapun, termasuk Undang-undang (UU). "Dengan regulasi tidak ada masalah, kita sudah mengkaji semua. Tidak akan ada pelanggaran hukum apapun," ucapnya.
Sebelumnya,
Bambang Brodjonegoro memastikan skema pemberian subsidi tetap BBM dilakukan mulai 2015 berbarengan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.